WFH Tak Cukup, Eddy Soeparno Tekan Reformasi Subsidi Energi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Dukungan terhadap kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan menguat di tengah tekanan geopolitik global yang kian memanas. 

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menilai langkah tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan respons cepat terhadap ancaman lonjakan harga energi akibat konflik Iran–Israel–Amerika Serikat.

Namun, Eddy mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada solusi jangka pendek. Ia menegaskan bahwa WFH hanya menjadi “penahan sementara” di tengah potensi krisis energi yang lebih dalam, sementara akar persoalan justru berada pada kebijakan subsidi energi yang dinilai masih amburadul dan tidak tepat sasaran.

“Lonjakan harga minyak global akan berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Ini tidak bisa ditangani dengan langkah setengah hati,” tegas Eddy, Kamis (26/3/2026).

Dalam nada yang lebih kritis, Eddy menyoroti fakta bahwa subsidi energi selama ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. 

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai kegagalan kebijakan yang berpotensi memperlemah legitimasi negara dalam mengelola sumber daya publik.

Menurutnya, reformasi subsidi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan politik dan ekonomi. Pemerintah didesak segera merombak skema distribusi subsidi agar benar-benar menyasar masyarakat rentan, bukan menjadi “subsidi terselubung” bagi kalangan menengah atas.

Eddy juga mengaitkan persoalan ini dengan ketahanan energi nasional yang selama ini kerap digaungkan, namun dinilai belum diimplementasikan secara konsisten. 

Ia menegaskan bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya berbicara soal pasokan, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi dan efisiensi pengelolaan.

Lebih jauh, ia mendorong agar anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran dialihkan ke sektor strategis, terutama pengembangan energi baru dan terbarukan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.

“Jika pemerintah serius bicara ketahanan energi, maka keberanian untuk merombak subsidi adalah kuncinya. Tanpa itu, kebijakan apa pun, termasuk WFH, hanya akan menjadi solusi tambal sulam,” ujarnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).