Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Febrie Adriansyah Diboyong ke Rutan KPK

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah, resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penahanan ini dilakukan usai Febrie menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Gedung Bundar Kejagung pada Jumat malam (24/7/2026).

Melansir RMOL, kendaraan tahanan Kejagung yang membawa Febrie tiba di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Setiabudi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 23.22 WIB.

Saat digiring oleh petugas menuju rutan, Febrie tampak tidak mengenakan rompi khusus tahanan berwarna merah muda maupun pemborgol di tangannya.

Ketika awak media meneriakinya terkait atribut tahanan tersebut, Febrie sempat memberikan respons singkat.

"Enggak lah," ujar Febrie tegas merespons pertanyaan wartawan.

Sebelum penahanan ini, penyidik telah memeriksa Febrie sejak pukul 13.00 WIB. Perkara TPPU yang menjeratnya merupakan pengembangan dari sejumlah kasus korupsi besar, antara lain kasus dugaan korupsi PT Asabri, kasus dugaan korupsi PT Krakatau Steel dan kasus dugaan korupsi pasokan batubara yang memicu pemadaman listrik di wilayah Sumatera.

Pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah Febrie sempat berhalangan hadir pada panggilan sebelumnya dengan alasan kesehatan.

Di sisi lain, seorang saksi berinisial NH dilaporkan mangkir dari panggilan penyidik tanpa memberikan keterangan apapun.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru khusus untuk perkara TPPU dengan nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Sprindik ini diterbitkan setelah tim penyidik menelaah pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, yang turut menyertakan barang bukti berupa emas dan valuta asing dari kediaman Febrie Adriansyah.

Guna memastikan penanganan perkara berlangsung secara independen, profesional, dan menghindari konflik kepentingan, Kejagung membentuk Tim 9. Tim ini didominasi oleh jaksa-jaksa senior yang memiliki rekam jejak pernah bertugas di KPK.

Sementara terkait proses hukum ini, KPK telah menerima surat permintaan supervisi dari pihak Kejagung yang diajukan saat posisi Jampidsus masih dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan, pihaknya menyambut baik dan telah menindaklanjuti surat tersebut melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum.

"Secara prosedur awal untuk bisa mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, khususnya oleh Jampidsus, itu sudah ditindaklanjuti oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi," terang Setyo saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat siang.

Kendati demikian, Setyo menegaskan, keterlibatan lembaga antirasuah saat ini masih terbatas pada tahap koordinasi awal dan belum memasuki fase supervisi penuh sesuai regulasi yang berlaku.

"Sementara baru kami lakukan koordinasi. Nanti akan ada tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di KPK, yaitu dilakukan pembahasan secara mendetail yang masuk pada ranah supervisi," pungkasnya.

(*/Nusantaraterkini.co)