Tindak Lanjuti Aduan Buruh, Kemnaker Mediasi Kasus PHK 133 Pekerja PT Amos Indah Indonesia
Kemnaker memediasi kasus PHK 133 pekerja PT Amos Indah Indonesia. Perusahaan meningkatkan tawaran kompensasi bagi pekerja terdampak.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memediasi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 133 pekerja PT Amos Indah Indonesia (AII) di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara, Kamis (18/6/2026).
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas audiensi yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia pada 4 Juni 2026 terkait persoalan PHK yang dialami para pekerja perusahaan garmen tersebut.
Dalam mediasi yang mempertemukan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, Wamenaker mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog guna mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.
Dalam perkembangan mediasi tersebut, manajemen PT AII menyampaikan peningkatan tawaran kompensasi kepada para pekerja. Tawaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.
"Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali.Silakan tawaran ini dipertimbangkan dengan matang oleh bapak dan ibu sekalian," ujar Wamenaker.
Kepada 133 pekerja yang terdampak PHK, Wamenaker mengimbau agar mempertimbangkan secara saksama tawaran yang telah disampaikan perusahaan. Ia menjelaskan bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Wamenaker menegaskan Kemnaker akan terus mengawal proses penyelesaian kasus tersebut serta memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
POLITIKPDIP: Wapres Pendamping Prabowo Harus Kuat di Parlemen
Herman Saleh Harahap·28 menit yang lalu -
-
NEWSTim TNBG Sita Excavator Zoomlion di Madina, 15 Hektare Hutan Rusak Akibat Tambang Ilegal
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUT16.118 UMKM Terdampak Bencana di Sumut Terima Banpres Rp48,35 Miliar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSinergi TNI–Polri Amankan Empat Orang di Keerom, Satu Terduga Masuk DPO
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SUMSELSiap-Siap! 1.987 PPPK Paruh Waktu Palembang Berpeluang Diangkat Penuh Waktu
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSTekan Pengangguran dan Kriminalitas Pemuda, Polres Nias Selatan Sosialisasikan Program Poliran
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSKapolres Aceh Timur Ajak Muspika dan Geuchik Rawat Lingkungan Lewat Green Policing
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSPanglima TNI Serahkan Tali Asih dan Beasiswa bagi Keluarga Prajurit Gugur Tugas Karhutla
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
