Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Tiga Hakim PTUN Medan Sidang Lapangan Sengketa Lahan di Tapteng

Persidangan lapangan ini menggali pembuktian, pemeriksaan dilapangan, mencari informasi, mencek lokasi dan mencari keterangan dari berbagai pihak

Bagikan:
Tiga Hakim PTUN Medan, Ketua Majelis Hakim, Hendri (kiri), Hakim Andi Hendra (tengah) dan Hakim Yunus (kanan), melakukan Sidang lapangan sengketa lahan di Tapteng, Jumat (14/11/2025). (Foto: Jasman Julius Mendrofa/ Nusantaraterkini.co).
Tiga Hakim PTUN Medan, Ketua Majelis Hakim, Hendri (kiri), Hakim Andi Hendra (tengah) dan Hakim Yunus (kanan), melakukan Sidang lapangan sengketa lahan di Tapteng, Jumat (14/11/2025). (Foto: Jasman Julius Mendrofa/ Nusantaraterkini.co).
A A

, TAPTENG - Tiga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan melakukan soal , di , , (Tapteng), Jumat (14/11/2025).

Sidang lapangan tersebut dilaksanakan terkait gugatan Direktur Utama (PT FIA), terhadap Kepala Desa Lumut Maju atas penerbitan atas nama .

Ketiga Hakim PTUN yang hadir dalam sidang lapangan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis dan anggota dan yang juga sebagai Humas .

Kendati begitu, Andi Hendra mengaku tidak bisa terlalu jauh menceritakan terkait persidangan lapangan tersebut, karena etika dan persidangan masih proses berjalan.

Baca Juga : Mediasi Kasus Penyerobotan Lahan Budishokhi di PN Sibolga Berujung Gagal

"Persidangan lapangan ini hanya menggali pembuktian, pemeriksaan dilapangan, mencari informasi, mencek lokasi dan mencari keterangan dari berbagai pihak," ujarnya.

Begitu juga pihak penggugat tidak mau berkomentar atas persidangan lapangan tersebut. , ketika coba diwawancarai tak mau berkomentar.

"No coment," imbuhnya.

Dikonfirmasi awak media, /tag/julinski-simorangkir" class="article-tag-link" rel="tag">Julinski Simorangkir yang juga merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut) soal keterkaitan sebagai tergugat menjelaskan dirinya heran atas adanya gugatan oleh PT FIA.

Sebab ia membeli lahan tersebut dari sebagai penerima kuasa ahli waris atas nama .

"Kita ini pihak tergugat dua intervensi, yang dilaporkan itu Kepala Desa yang mengeluarkan surat atas nama saya sendiri," ucapnya.

Baca Juga : Komnas HAM Investigasi Sengketa Lahan Petani Dangdeur dan Parung Subang

Surat lahan yang diterbitkan tersebut juga sudah ditandatangani oleh Camat dan Kepala sebagai perwakilan Negara Tahun 2015 atas nama dirinya seluas 2 hektar, keluarga serta atas nama saudara dengan total luas lahan keseluruhan 102 hektar.

"Surat yang diterbitkan itu adalah atas nama saya sendiri dan tidak ada nama lain," tegasnya.

Ia pun berharap nantinya Hakim akan memutuskan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat secara umum.

(Jjm/ Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru