Komnas HAM Investigasi Sengketa Lahan Petani Dangdeur dan Parung Subang

Nusantaraterkini.co, SUBANG - Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Biro Penegakan menemui masyarakat petani di Kelurahan Dangdeur dan Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Jawa Barat.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan perlindungan HAM yang diajukan pada 4 Juni 2025 terkait sengketa lahan antara petani dengan Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Baca Juga : Warga Deli Serdang yang Tewas saat Bentrok Masalah Lahan Ternyata Kena Tembak di Leher dan Dada

Sebanyak 30 petani hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menyampaikan data, informasi, serta keterangan mengenai konflik tanah yang telah mereka alami bertahun-tahun tanpa adanya penyelesaian.

Kuasa hukum sekaligus pendamping petani, Hengki Napitupulu yang juga Ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Subang, menyebutkan kehadiran Komnas HAM ini menjadi langkah awal pendalaman informasi.

“Kehadiran Komnas HAM merupakan respon atas permohonan masyarakat. Kami berharap selain perlindungan HAM, para petani juga mendapatkan pengakuan agar tetap bisa menjadi penjaga ekosistem di wilayah tersebut. Di sana terdapat sumber mata air dan lahan pertanian yang menjadi penopang hidup petani,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga : Kecam Penembakan KKB ke Komnas HAM, Komisi III: Butuh Penanganan Komprehensif

Hengki menegaskan, para petani mendukung program pemerintah di bidang pertanian maupun peternakan, namun negara juga perlu memperhatikan keberlanjutan hidup petani yang menggantungkan kehidupan dari tanah tersebut.

Sementara pihak Komnas HAM menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung suara masyarakat.

"Kami hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat tidak diabaikan. Apa yang kami dengar hari ini akan kami bawa ke dalam pembahasan bersama instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan kementerian,” ujar perwakilan Komnas HAM dari Biro Penegakan.

Komnas HAM menekankan bahwa langkah ini baru tahap awal. Hasil dari kunjungan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut sebelum mengambil rekomendasi kebijakan penyelesaian konflik.

(zie/Nusantaraterkini.co)