Terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP, Penegak Hukum Diminta Tak Gegabah
Nusantaraterkini.co,JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Abdullah menyebut keputusan Presiden Prabowo yang memberikan rehabilitasi dalam kasus ASDP sejalan dengan rasa keadilan publik.
Hal ini dikatakannya merespon langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi.
Ia menilai bahwa selama proses hukum berlangsung, banyak dukungan moral dari masyarakat maupun kalangan profesional yang menilai Ira sebagai sosok yang jujur dan tidak memiliki masalah integritas dalam kasus yang sempat menyeretnya.
Baca Juga : Prabowo Rehabilitasi 3 Mantan Direksi ASDP Terkait Aspirasi Publik
“Keputusan Presiden memberikan rehabilitasi merupakan sinyal penting bahwa negara hadir untuk mengoreksi ketidakadilan. Selama ini publik melihat Bu Ira adalah figur profesional yang bersih, dan keputusan ini mengembalikan kehormatan beliau,” ujar Abdullah, Rabu (26/11/2025).
Ia menegaskan, kasus tersebut harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama terkait pemahaman dan pembedaan antara kebijakan korporasi dan tindak pidana korupsi.
“Penegak hukum jangan gegabah. Tidak semua keputusan bisnis yang berujung kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dunia korporasi memiliki dinamika, risiko, dan ruang diskresi yang tidak selalu linier. Kebijakan perusahaan bisa saja merugi, tetapi itu belum tentu merupakan korupsi,” katanya.
Baca Juga : Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Akuisisi Saham
Abdullah menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih hati-hati dan proporsional dalam menangani perkara di sektor korporasi agar tidak menghambat profesionalitas pengelolaan BUMN maupun perusahaan lain.
“Para profesional harus terlindungi ketika mereka mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis bisnis dan tata kelola yang benar. Jika setiap kerugian perusahaan dianggap sebagai indikasi pidana, maka tidak ada yang berani mengambil keputusan strategis,” tambah legislator dapil Jateng ini.
Ia berharap rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi menjadi pelajaran penting sekaligus titik balik bagi perbaikan sistem hukum agar lebih berkeadilan, objektif, dan tidak mengorbankan profesional yang bekerja dengan integritas.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTPLN Nusantara Power UP Pandan Salurkan Bantuan Sembako ke Rumah Lansia Bahagia di HUT ke-31
Rozie Winata·1 menit yang lalu -
NASIONALOperasi Zebra Jaya 2026 Resmi Dimulai, Polda Metro Jaya Kerahkan 2.939 Personel Gabungan
Rozie Winata·10 menit yang lalu -
SEPAKBOLAPemilihan Ketua PSSI Sumsel Ditunda Tanpa Alasan Jelas, Didi Yanto Khawatirkan Hilangnya Hak Suara di Kongres Pusat
Rozie Winata·27 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Rekam Jejak Sufmi Ahmad Dasco, Banjir Dukungan Jabat Wapres RI
M Aribowo·48 menit yang lalu -
LIFESTYLEDukung Fatwa Haram MUI, DPR: Vape Ancaman Nyata Kesehatan Generasi Muda
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMIRupiah Dibuka Melemah ke Rp18.210 per Dolar AS, Pasar Cermati Inflasi AS dan Utang RI
hendra·1 jam yang lalu -
-
SUMUTPeringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG: Hujan Lebat di Sumut hingga 18 November 2026
M Aribowo·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Warga Binaan Positif Amphetamine dan 5 Ponsel Disita
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Felicia Tissue yang Baru Menikah, Pernah Heboh Dikaitkan dengan Kaesang
M Aribowo·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
