Terima LPJ APBD Medan 2025: Fraksi NasDem Desak Penataan Ulang Wilayah Kepling dan Penertiban Satpol PP ​

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Medan resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini diketok dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar, Selasa (7/7/2026).

​

Juru bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor SSos, mengingatkan jajaran eksekutif dengan jumlah penduduk Kota Medan yang kini telah melampaui 2 juta jiwa, optimalisasi pengelolaan anggaran dan penutupan celah kebocoran pendapatan wajib menjadi prioritas utama.

​

"Jika kita tidak dapat menggali potensi-potensi baru guna menambah pendapatan, atau lebih lagi kita tidak dapat melakukan teknik untuk menutup kebocoran berbagai sektor pendapatan, kita tidak akan mampu memperhatikan apa yang telah menjadi tujuan untuk membuat kota itu sendiri, yaitu menyejahterakan masyarakat," ujar Antonius Devolis Tumanggor di hadapan sidang paripurna.

​

Minta Rasio Luas Wilayah Kepling Dievaluasi

​

Salah satu sorotan tajam dan poin krusial yang diusulkan oleh Fraksi NasDem adalah urgensi dilakukannya evaluasi total terhadap pemetaan wilayah tugas Kepala Lingkungan (Kepling) di seluruh Kota Medan. NasDem mendeteksi adanya ketimpangan beban kerja yang signifikan akibat pembagian wilayah administrasi tingkat bawah yang tidak merata.

​"Kami mendorong Pemerintah Kota Medan untuk melakukan evaluasi kewilayahan atau rasio kepala lingkungan. Karena dalam pengamatan kami dan akurasi data yang kami terima, terdapat beberapa lingkungan dengan jumlah penduduk yang terlalu luas, dan ada lingkungan yang tidak begitu luas. Hal ini dalam pandangan kami perlu dievaluasi guna meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat," tegas Antonius.

​Evaluasi Satpop PP dan Program 'Medan Makmur'

​

Selain tata kelola kewilayahan lingkungan, Fraksi NasDem memberikan catatan strategis bagi performa penegakan perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta program jaring pengaman sosial pada Dinas Sosial:

​Penertiban yang Humanis oleh Satpol PP terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan eksekusi bangunan liar yang kerap memicu gesekan sosial, NasDem meminta tindakan di lapangan diubah. ​

"Kami mendorong kinerja Satpol PP dalam penertiban, namun di dalam hal ini kami sampaikan sebaiknya Satpol PP tetap mengedepankan pendekatan yang lebih humanis sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tambah Antonius.

Dalam pandangan akhirnya, NasDem mengapresiasi peluncuran program PKH "Medan Makmur" yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput. Namun, mereka mendesak penyelesaian kendala administratif, seperti akurasi data desil kemiskinan dan status pekerjaan warga, agar distribusi program tidak mandek.

​Sebagai penutup pandangan fraksi, NasDem menegaskan, slogan "Medan Rumah Kita" hanya akan menjadi jargon kosong tanpa adanya komitmen eksekusi nyata dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Fraksi Nasdem menuntut perubahan sikap mental, etos kerja tinggi, serta kedisiplinan penuh dari aparatur sipil Pemko Medan dalam melayani masyarakat luas," tutup Antonius.

(Emn/Nusantaraterkini.co)