Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Tak Hiraukan Dinas Perindag dan ESDM Sumut, CV. Parak Tale Terus Beroperasi

CV. Parak Tale terus beroperasi walaupun, hingga saat ini Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag dan ESDM)

Bagikan:
CV. Parak Tale terus beroperasi hingga saat ini meski Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag dan ESDM) Provinsi Sumatera Utara telah memberikan imbauan untuk menghentikan operasionalnya karena belum memiliki Surat Izin Teknis Penambangan dan AMDAL.
CV. Parak Tale terus beroperasi hingga saat ini meski Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag dan ESDM) Provinsi Sumatera Utara telah memberikan imbauan untuk menghentikan operasionalnya karena belum memiliki Surat Izin Teknis Penambangan dan AMDAL.
A A

nusantaraterkini.co, MADINA - CV. terus hingga saat ini meski Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi dan Sumber Daya Mineral () Provinsi Sumatera Utara telah untuk karena belum memiliki Surat Izin Teknis Penambangan dan AMDAL.

Hal ini disampaikan oleh masyarakat Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu (17/7/2024). 

Menurut salah seorang warga, Ahmat Abidin, SP kapal keruk yang digunakan oleh CV. sebagai alat penambang pasir, dalam beberapa hari memang sudah tidak dioperasikan lagi. Namun, sejak Rabu (17/7/2024) kapal keruk kembali untuk dilakukan penambangan pasir. 

"Sabtu (13/7/2024) hingga Selasa (16/7/2024) kemarin memang kapal keruknya tidak beroperasi. Namun sejak pagi tadi terlihat kegiatan beroperasi," ungkap Ahmat Abidin, melalui WhatsApp, Rabu (17/7/2024). 

Selain itu, Ahmat Abidin juga menjelaskan berdasarkan informasi yang didapat masyarakat CV. Parak Tale juga melakukan pemalsuan data terkait luas lahan yang mereka cantumkan di surat rekomendasi SIPB dari Dinas Propinsi Sumut. Dalam SIPB itu, tercantum luasan milik CV. Parak Tale seluas 5 hektare. 

"Kemungkinan mereka bekerjasama dengan Kepala Desa melakukan pemalsuan luasan lahan. Karena lahan yang tercantum dalam koordinat di SIPB banyak lahan milik masyarakat yang masuk dalam lahan yang dianggap milik CV. Parak Tale," tegasnya. 

Karena itu, Ahmat Abidin berharap Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan tindakan tegas atas apa yang dilakukan oleh CV. Parak Tale. Sehingga masyarakat merasa mendapatkan keadilan yang sama. 

"APH jangan hanya diam saja. Kalau masyarakat kecil yang berbuat salah, langsung ditindak. Mengapa ketika pengusaha yang melakukan kesalahan seolah APH diam dan tak bergeming," tanyanya. 

Sementara itu, Kepala Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Arianto ketika dikonfirmasi tidak menjawab. Sehingga tidak diketahui apakah memang ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa terkait luas lahan milik CV. Parak Tale. 

(MRA/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait