Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Hadapi Kejahatan Kripto, OJK dan UNODC Perkuat Kerjasama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) perkuat kerjasama untuk menghadapi kejahatan kripto

Bagikan:
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso. (Dokumentasi OJK)
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso. (Dokumentasi OJK)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan () bersama United Nations Office on Drugs and Crime () perkuat kerjasama untuk menghadapi .

Kerjasama ini didukung dengan Pemerintah Jepang yang sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang di tingkat regional dan internasional.

Hal ini termaktub dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang dilakukan di Yogyakarta pada Rabu (18/11/2026) kemarin.

Pertemuan yang digelar pada 18-20 November 2026 ini menjadi forum bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko yang berkembang di tingkat regional dan internasional.

Adapun yang hadir dalam kegiatan ini seperti Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK bersama Himal Ojha, Cybercrime Programme Officer, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, menyatakan perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK telah membuka berbagai peluang baru dalam pengembangan sektor keuangan.

Namun, katanya, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi keuangan aktivitas ilegal yang semakin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi.

“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” terangnya, Kamis (19/11/2026).

Kata Adi Budiarso, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan dalam penanganan aktivitas ilegal.

Salah satunya, tercermin dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.

Maka dari itu, Adi Budiarso menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum yang didukung mekanisme pertukaran informasi lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk penelusuran transaksi.

Penguatan Kolaborasi Regional dan Internasional

9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti oleh perwakilan berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos dan Singapura serta melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat.

Forum ini menghadirkan perwakilan otoritas pengawas sektor keuangan, antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti Interpol, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain. 

Selama pelaksanaan pertemuan tersebut, para delegasi membahas berbagai isu strategis, antara lain perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, kejahatan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, impelementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.

Pembahasan juga mencakup perkembangan regulasi masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, serta diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerjasama regional.

Melalui forum ini, OJK dan diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan digital.

Penyelenggaraan kegiatan in menegaskan komitmen OJK untuk terus berpartisipasi aktif dalam kerjasama regional dan internasional guna mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegrasi serta mengedepankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

(Akb/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait