Tak Cukup Kejar Cakupan Imunisasi, DPR Minta Pemerintah Bangun Kemandirian Vaksin

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada peningkatan angka cakupan imunisasi nasional, tetapi juga memastikan ketahanan kesehatan nasional dibangun melalui kemandirian industri vaksin dan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, meskipun data Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan cakupan imunisasi dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah tidak boleh terlena dengan capaian rata-rata nasional.

“Data yang disampaikan Kementerian Kesehatan memang menunjukkan adanya peningkatan cakupan imunisasi dibanding tahun sebelumnya. Namun kita tidak boleh terlena dengan angka rata-rata nasional. Faktanya, masih banyak daerah yang belum mencapai target dan kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar,” tegasnya, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi secara khusus mempertanyakan tingkat kemandirian produksi vaksin nasional. Ia menilai program imunisasi yang menjadi tulang punggung pencegahan penyakit menular akan rentan apabila Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku maupun produk vaksin dari luar negeri.

“Kami ingin mendapat kepastian dari pemerintah, apakah kebutuhan vaksin nasional saat ini sudah dapat dipenuhi 100 persen oleh industri dalam negeri atau masih bergantung pada impor. Jangan sampai setiap kali terjadi gangguan rantai pasok global atau krisis kesehatan dunia, Indonesia kembali berada pada posisi yang rentan dan kesulitan memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat,” ujarnya.

Nurhadi menegaskan, kemandirian vaksin harus menjadi bagian penting dalam agenda transformasi kesehatan nasional. Menurutnya, upaya tersebut semakin relevan mengingat pemerintah tengah menargetkan pengendalian berbagai penyakit menular strategis, termasuk Tuberkulosis (TBC).

Selain menyoroti isu vaksin, legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu juga meminta penjelasan lebih rinci terkait usulan Menteri Kesehatan yang menginginkan pasien TBC masuk sebagai penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nurhadi menilai gagasan tersebut pada prinsipnya layak diapresiasi karena dukungan nutrisi memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada sebatas wacana tanpa perencanaan yang matang.

“Kita memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan nutrisi yang baik agar proses penyembuhannya lebih optimal. Tetapi pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pendataannya, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana pengawasannya agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” katanya.

Ia mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TBC yang sangat besar dengan sekitar satu juta kasus setiap tahun. Karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.

“Kalau pasien TBC dimasukkan sebagai penerima MBG, maka harus ada target yang jelas. Apakah kebijakan ini akan meningkatkan angka kesembuhan? Apakah mampu menurunkan angka putus obat? Apakah dapat menekan angka kematian akibat TBC? Jangan sampai program bertambah tetapi dampaknya tidak pernah bisa diukur secara objektif,” tegasnya.

Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal berbagai program kesehatan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran dan capaian administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar laporan bahwa program berjalan, tetapi bukti bahwa kesehatan masyarakat benar-benar membaik. Karena itu pemerintah harus berani menjelaskan target, indikator keberhasilan, dan pertanggungjawaban setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)