Sultan Najamudin Kritik Impor Pick Up India: Jangan Korbankan Industri Otomotif Nasional
Ketua DPD kritik keras impor pick up India untuk KDMP. Sultan: Prioritaskan produk lokal, jangan picu PHK
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kebijakan PT Agrinas mengadakan mobil pick up operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari produk India memantik kritik keras dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Baktiar Najamudin.
Ia menilai langkah BUMN tersebut bukan sekadar keputusan bisnis, melainkan kebijakan strategis yang sarat implikasi politik dan ekonomi nasional.
Menurut Sultan, keputusan pengadaan yang bersifat mandatory itu menunjukkan ketergesaan sekaligus minim sensitivitas terhadap kondisi industri otomotif dalam negeri yang tengah menghadapi tekanan berat.
“Dalih efisiensi dan kelayakan bisnis tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan kepentingan industri nasional. Ini bukan transaksi biasa, ini proyek yang dibiayai negara dan membawa simbol kedaulatan ekonomi desa,” tegasnya, Jumat (27/2/2026).
Sultan menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan paradoks di tengah agenda besar pemerintah mendorong hilirisasi dan penggunaan produk dalam negeri.
Alih-alih membuka lapangan kerja baru, impor kendaraan operasional justru berisiko memperdalam tekanan terhadap sektor otomotif nasional dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum pengadaan kendaraan KDMP untuk menggerakkan rantai pasok industri dalam negeri—dari pabrikan, komponen, hingga UMKM pendukung.
“Dengan skala kebutuhan nasional, ini bisa menjadi stimulus besar bagi industri otomotif kita. Tapi kalau justru diimpor, apa pesan politiknya? Di mana keberpihakan pada produk Merah Putih?,” ujarnya.
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu bahkan menyebut kebijakan PT Agrinas masih terbuka untuk ditinjau ulang. Ia mendorong Kementerian Perindustrian turun tangan memastikan industri nasional diberi ruang bersaing secara adil, termasuk dalam hal penyesuaian harga dan spesifikasi.
Lebih jauh, Sultan mengingatkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar proyek distribusi logistik, melainkan simbol kemandirian ekonomi desa.
Karena itu, setiap rantai pengadaan—termasuk kendaraan operasional—seharusnya mencerminkan semangat tersebut.
“Kita ingin Koperasi Merah Putih benar-benar Merah Putih. Sarana, produk, hingga jasa yang berputar di dalamnya harus mengutamakan karya anak bangsa,” tandasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPolisi Klarifikasi Video Viral Sekuriti Naik Kap Mobil di PIK
Herman Saleh Harahap·14 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan di Taman Lawang
Herman Saleh Harahap·27 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Bantah Kabar Damai Kasus Bupati Kupang
Herman Saleh Harahap·53 menit yang lalu -
SUMUTKejar Target Pajak, Pemprov Sumut Maksimalkan Razia hingga Pemutihan
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
-
ENTERTAIMENTKAPT dan Prakarsa Warga Jayaraya Gelar Nobar "Laut Bercerita" Bersama Aktivis
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDari Mucikari hingga PMI Ilegal, Polda Sumsel Ungkap 4 Kasus TPPO
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Dalami Nama Anggota DPR di Sidang Kuota Haji
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
-
Semua berita sudah ditampilkan
