Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufimi Dasco Ahmad menjanjikan jika parlemen akan melakukan evaluasi menyeluruh dan total soal tuntutan terkait tuntutan disuarakan para mahasiswa maupun elemen masyarakat yakni soal tunjangan anggota hingga kerja dari DPR.
"Kami dalam audensi (perwakilan BEM dan OKP) tadi sudah menyampaikan DPR RI dalam waktu sesingkat-singkatnya akan mengevaluasi menyeluruh baik berupa keterbukaan soal tunjangan maupun kegiatan di DPR termasuk yang ada dalam tuntutan 17+8," tegas Dasco usia beraudensi dengan perwakilan BEM SI dan OKP di ruangan Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025).
Baca Juga : Audensi dengan Pimpinan DPR, BEM UI Minta Pembentukan Tim Investigasi soal Dugaan Makar
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, untuk masalah evaluasi total segala tuntutan akan dimulai dibahas dan dirapatkan oleh fraksi di DPR esok hari agar mendapatkan keputusan bulat.
"Kita akan lakukan besok rapat evaluasi bersama pimpinan fraksi biar kami ada kesepakatan di DPR ini," tandas Dasco yang juga legislator dapil Banten ini.
Sebelumnya, Viral di media sosial tuntutan rakyat 17+8 yang disampaikan oleh sejumlah aktivis hingga influencer di Tanah Air. Apa saja isi tuntutan 17+8 itu?
Lantas, apa saja isi 17=8 Tuntutan Rakyat yang menjadi diskursus utama di media sosial saat ini?
Baca Juga : Kondisi Negara Sedang Banyak Cobaan, Legislator Ijeck Doakan Prabowo Selalu Sehat dan Amanah
Tugas Presiden Prabowo Subianto:
1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.
Tugas untuk DPR
3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;
4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.
Baca Juga : Ganti Semua Direksi BUMN dan Angkat secara Profesional bukan karena Nepotisme
Tugas untuk Ketua Umum partai politik
6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tugas Polri
9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;
10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga : Tegaskan Aspirasi Rakyat Jadi Acuan, Golkar juga Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI
Tugas TNI
12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;
13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;
14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Baca Juga : Tiga Organisasi Mahasiswa Gelar Aksi Demonstrasi di Gedung DPR
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layan bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak;
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga lusa, 5 September 2025.
Kemudian, Prabowo juga harus mendengar dan merealisasikan 8 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga 1 tahun lamanya.
Baca Juga : Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Anggota Komisi IX: Berpotensi Merusak Kepercayaan Publik
Tuntutan itu antara lain:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Reformasi kepemimpinaan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
(cw1/nusantaraterkini.co)
