Soroti Polemik BEM, Leriadi Tegaskan Gerakan Mahasiswa Wajib Menjaga Kredibilitas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), Leriadi, menegaskan bahwa kekuatan utama gerakan mahasiswa terletak pada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Menurutnya, penggunaan identitas organisasi maupun institusi pendidikan tanpa dasar yang sah berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa.

Pernyataan tersebut disampaikannya menyikapi polemik yang berkembang setelah muncul pemberitaan yang menyebut seseorang sebagai Ketua BEM FISIP Universitas Nasional dalam sebuah konferensi pers yang digelar kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu.

Menurut Leriadi, setiap mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun sikap politik sebagai warga negara. Namun, ia menekankan bahwa penggunaan atribut organisasi atau institusi harus didukung legitimasi yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Jika berbicara atas nama pribadi, maka sampaikan sebagai individu. Namun ketika membawa nama organisasi atau institusi, harus ada dasar dan kewenangan yang jelas. Kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap gerakan mahasiswa," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima nusantaraterkini.co, Jumat (19/6/2026).

Leriadi dikenal aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan sejak masa kuliah. Pria asal Medan, Sumatera Utara, itu pernah terlibat dalam sejumlah kegiatan advokasi dan gerakan mahasiswa, termasuk di lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Pengalamannya di dunia aktivis cukup panjang. Salah satu momentum yang pernah dilaluinya adalah keterlibatan dalam aksi demonstrasi mahasiswa di depan Konsulat Jenderal Belanda di Medan pada 2 April 2008. Dari pengalaman tersebut, ia mengaku banyak belajar mengenai pentingnya memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan tetap mengedepankan etika, tanggung jawab, dan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Leriadi, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, substansi perjuangan harus lebih diutamakan dibandingkan klaim identitas yang berpotensi menimbulkan polemik.

Ia menilai kepercayaan publik merupakan modal penting yang harus dijaga oleh seluruh elemen gerakan mahasiswa. Karena itu, setiap individu yang tampil di ruang publik perlu memastikan bahwa identitas, jabatan, maupun afiliasi yang digunakan sesuai dengan fakta dan ketentuan organisasi yang berlaku.

"Mahasiswa harus menjadi contoh dalam menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik maupun dukungan terhadap suatu kebijakan adalah hal yang sah dalam demokrasi, tetapi harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan sesuai fakta," tegasnya.

Leriadi berharap nilai-nilai idealisme yang selama ini melekat pada gerakan mahasiswa tetap terjaga di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi di era digital. Menurutnya, gerakan mahasiswa akan terus mendapat tempat di hati masyarakat selama mampu mempertahankan integritas dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan publik.

"Gerakan mahasiswa akan tetap dihormati apabila menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut harus terus dijaga agar tidak terkikis oleh informasi yang tidak sesuai dengan fakta," pungkasnya.

(Dra/nusantaraterkini.co)