Essai Akademik Menyambut Muswil KAHMI Sumut VII

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Transformasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dalam lanskap kekuasaan kontemporer Indonesia merupakan isu yang tidak semata bersifat organisatoris, melainkan juga menyentuh dimensi normatif, filosofis, dan epistemologis. Sebagai entitas sosial-intelektual yang lahir dari tradisi gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), KAHMI pada mulanya diproyeksikan sebagai kelanjutan dari moral force yang mengintegrasikan nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam ruang publik. 

Namun, dalam perkembangan mutakhir, KAHMI menghadapi suatu paradoks eksistensial. Di satu sisi, organisasi ini memiliki jaringan yang luas dan signifikan dalam struktur kekuasaan—baik di ranah politik, birokrasi, maupun ekonomi. Di sisi lain, terjadi kecenderungan degradasi peran sebagai penjaga moral (moral guardian) dan produsen gagasan kritis (knowledge producer). Pergeseran ini menandai transformasi KAHMI dari moral force menuju political embedded network, yang berpotensi mengaburkan independensi nilai dan integritas intelektual. 

Fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai normative dislocation, yaitu keterputusan antara nilai dasar organisasi dengan praktik aktualnya. Dalam perspektif teori hukum normatif, kondisi ini menuntut perumusan ius constituendum, yakni konstruksi normatif mengenai bagaimana KAHMI seharusnya diposisikan dalam relasinya dengan kekuasaan.

Dalam konteks ini, gagasan dalam buku Hukum di Titik Nol karya Nasrullah (Alumni HMI) memperoleh relevansi filosofis yang signifikan. Buku tersebut menegaskan bahwa setiap entitas normatif yang mengalami distorsi akibat penetrasi kekuasaan harus direkonstruksi kembali ke titik asalnya—yakni pada fondasi kejujuran, rasionalitas, dan keadilan sebagai basis etik.

Problematika: Ambivalensi antara Independensi Moral dan Kedekatan Kekuasaa

Keterlibatan anggota KAHMI dalam berbagai sektor strategis telah melahirkan ambivalensi struktural yang tidak terelakkan. Di satu sisi, keterlibatan tersebut memperkuat posisi tawar organisasi dalam konfigurasi kekuasaan. Namun di sisi lain, kondisi ini membuka ruang terjadinya deviasi normatif yang serius, antara lain berupa kooptasi nilai oleh kepentingan kekuasaan, reduksi fungsi intelektual menjadi instrumen legitimasi politik, serta hilangnya posisi sebagai kekuatan kritik sosial. 

Dalam perspektif Antonio Gramsci, fenomena ini menunjukkan melemahnya peran KAHMI sebagai intelektual organik. Menurut Gramsci, intelektual organik memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran kritis masyarakat serta melakukan resistensi terhadap hegemoni kekuasaan. Ketika organisasi intelektual justru terintegrasi secara tidak kritis dalam struktur kekuasaan, maka yang terjadi adalah reproduksi hegemoni, bukan transformasi sosial.

Lebih lanjut, kondisi ini berpotensi mengarah pada kecenderungan oligarkisasi sebagaimana dikemukakan oleh Robert Michels dalam iron law of oligarchy, di mana organisasi secara gradual menjauh dari nilai-nilai idealnya dan terjebak dalam kepentingan elit internal.

Transformasi KAHMI: Dari Jaringan Alumni menuju Komunitas Epistemik

Transformasi yang dibutuhkan KAHMI tidak cukup bersifat administratif atau struktural, melainkan harus menyentuh dimensi ontologis organisasi. Dalam kerangka ini, KAHMI perlu direkonstruksi sebagai suatu komunitas epistemik, yakni entitas kolektif yang memiliki otoritas dalam produksi pengetahuan, pembentukan wacana publik, dan intervensi kebijakan berbasis rasionalitas ilmiah. 

Rekonstruksi tersebut mencakup tiga dimensi utama:

1. Dimensi Ontologis

KAHMI harus diposisikan sebagai aktor intelektual yang memiliki legitimasi normatif dalam ruang publik, bukan sekadar wadah alumni yang bersifat administratif.

2. Dimensi Aksiologis

Nilai dasar organisasi—keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan—harus direvitalisasi menjadi etika publik yang operasional (living ethics), sehingga mampu membimbing tindakan kolektif dalam realitas sosial. 

3. Dimensi Fungsional

Dalam dimensi ini, KAHMI harus menjalankan peran strategis sebagai: 

a) policy influencer dalam proses perumusan kebijakan,

b) knowledge producer melalui produksi wacana dan riset ilmiah, 

c) serta moral guardian dalam menjaga integritas sistem sosial.

Rekonstruksi Ius Constituendum: Sinergi Kritis dengan Kekuasaan

Permasalahan mendasar yang dihadapi KAHMI bukan terletak pada pilihan dikotomis antara kedekatan atau jarak dari kekuasaan, melainkan pada bagaimana merancang relasi normatif yang memungkinkan keterlibatan aktif tanpa kehilangan independensi moral. Dalam konteks ini, ius constituendum KAHMI harus dibangun di atas prinsip-prinsip berikut: 

1. Prinsip Independensi Substantif

KAHMI harus menjaga otonomi dalam produksi gagasan, sikap politik organisasi, dan posisi moralnya. Independensi ini tidak dimaknai sebagai isolasi dari kekuasaan, melainkan sebagai kebebasan dari determinasi kepentingan politik praktis.

2. Prinsip Sinergi Transformatif

Relasi dengan kekuasaan harus diarahkan pada upaya transformasi kebijakan publik, perbaikan sistem hukum, serta penguatan keadilan sosial. Dalam posisi ini, KAHMI berperan sebagai aktor perubahan yang aktif, bukan sekadar oposisi simbolik.

3. Prinsip Akuntabilitas Etis

Setiap keterlibatan anggota KAHMI dalam struktur kekuasaan harus tunduk pada standar etika publik, prinsip transparansi, serta tanggung jawab sosial. Prinsip ini menjadi mekanisme preventif terhadap kecenderungan oligarkisasi sebagaimana dikemukakan oleh Robert Michels.

4. Prinsip Produksi Pengetahuan Kritis

KAHMI harus menginstitusionalisasikan dirinya sebagai pusat produksi pengetahuan melalui pengembangan think tank, riset kebijakan, dan laboratorium pemikiran hukum. Dengan demikian, kontribusi terhadap kekuasaan tidak berbasis relasi personal, melainkan pada otoritas intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Model Sinergi Kritis Integratif dalam Relasi KAHMI–Kekuasaan

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, relasi ideal antara KAHMI dan kekuasaan dapat dirumuskan dalam suatu model yang bersifat integratif dan kritis. Model ini menempatkan KAHMI dalam tiga posisi strategis sekaligus, yaitu:

1. Sebagai mitra kekuasaan, dalam perumusan dan pengembangan kebijakan publik yang berbasis rasionalitas dan keadilan;

2. Sebagai kritikus kekuasaan, dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan mencegah penyimpangan kekuasaan;

3. Sebagai penjaga nilai (moral guardian), dalam memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan publik.

Model ini menolak dua ekstrem relasi, yakni subordinasi total terhadap kekuasaan (co-optation) maupun antagonisme yang tidak produktif (opposition). Sebaliknya, ia menegaskan suatu relasi yang bersifat dialektis-transformatif, di mana interaksi dengan kekuasaan menjadi ruang produksi perubahan yang berlandaskan integritas normatif.

Penutup

Transformasi KAHMI sebagai penjaga moral dan intelektual merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi dinamika kekuasaan modern yang cenderung ekspansif dan hegemonik. Dalam situasi demikian, keberadaan entitas intelektual yang independen dan berintegritas menjadi elemen krusial dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan.

Melalui rekonstruksi ius constituendum yang berbasis pada prinsip sinergi kritis, KAHMI memiliki peluang untuk mereposisi dirinya tidak hanya sebagai bagian dari struktur sosial, tetapi sebagai kekuatan transformatif yang mampu mengarahkan kekuasaan menuju orientasi yang lebih adil, rasional, dan berkeadaban. Dengan demikian, pilihan historis KAHMI bukan sekadar berada di dalam atau di luar kekuasaan, melainkan menentukan apakah ia akan menjadi instrumen kekuasaan atau penentu arah moral kekuasaan itu sendiri.

Oleh :Nasrullah (Penulis Alumni HMI Fak. Tarbiyah IAIN Sumut Tahun 1998)

(Dra/nusantaraterkini.co)