Polemik Tenggat Pengajuan Cawapres Pengganti, Firman Soebagyo: Harus Hari Kerja agar Tidak Cacat Hukum
Anggota Panitia Ad Hoc MPR Firman Soebagyo menegaskan tenggat pengajuan cawapres pengganti harus mengacu hari kerja guna menghindari cacat hukum
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo menegaskan, penghitungan tenggat waktu pengajuan calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti harus mengacu pada ketentuan hari kerja, bukan hari kalender.
Itu disampaikan Firman menyusul munculnya perdebatan di kalangan pakar hukum tata negara mengenai batas waktu pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Menurut Firman, ketentuan mengenai tenggat waktu tersebut telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
UUD 1945 Pasal 8 Ayat (2) mengatur batas waktu 60 hari, sementara Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur pengajuan calon pengganti paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR.
Namun, ia menilai terdapat ketentuan penting yang harus menjadi perhatian, yakni definisi mengenai hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU MD3 dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Tata Tertib MPR. Dalam ketentuan tersebut, hari dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender.
"Catatan Pak Mahfud MD, Ibu Titi Anggraini, dan Pak Denny Indrayana itu benar secara hukum. Kalau kita ngotot pakai kalender, hasil pemilihan bisa cacat prosedur dan batal demi hukum," tegas Firman kepada Nusantaraterkini.co, Minggu (22/11/2026).
Firman menambahkan, Panitia Ad Hoc MPR akan mengkaji secara serius berbagai masukan dan pandangan para pakar hukum tersebut. Ia memastikan bahwa mekanisme yang disusun nantinya harus tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi hal mendasar agar seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga menyoroti kemungkinan MPR tidak dapat menggelar sidang pergantian Wakil Presiden pada 9 Desember 2026 apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan dua nama calon pengganti hingga batas waktu yang ditentukan.
Melalui akun X pribadinya, Jumat (20/11/2026), Mahfud menyampaikan bahwa pengajuan dua nama calon Wakil Presiden harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang MPR.
Mahfud bahkan mengingatkan, apabila hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Presiden belum mengajukan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka, maka pelaksanaan sidang MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan keabsahan hukum.
"Kepada Yang Terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," tulis Mahfud.
Mahfud menjelaskan, persoalan utama terletak pada penafsiran tenggat waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai hari kerja sehingga penghitungan waktu tidak dapat disamakan dengan hari kalender.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
POLITIKPolemik Tenggat Pengajuan Cawapres Pengganti, Firman Soebagyo: Harus Hari Kerja agar Tidak Cacat Hukum
Rozie Winata·7 menit yang lalu -
NASIONALDPR Desak Pemerintah dan BNPB Perkuat Mitigasi serta Kesiapsiagaan Daerah Rawan Bencana
Rozie Winata·31 menit yang lalu -
NASIONALMutasi Polri Terbaru, 6 Kapolda Berganti dan Sejumlah Kapolres di Sumut Ikut Dirotasi
M Aribowo·45 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSimpan Sabu dan 6 Peluru Aktif, Pria OKU Timur Dibekuk Polisi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALWaspada Banjir Pascakarhutla, DPR Minta Pemerintah Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALEdan! Pasutri di Deli Serdang Diduga Cabuli Balita, Kini Ditangkap Polisi
M Aribowo·2 jam yang lalu -
PENDIDIKANDPR Minta Pemetaan 242 Ribu PPPK Penuh Waktu Utamakan Domisili, Keluarga dan Sekolah Swasta
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
POLITIKFirman Harefa Pimpin DPC GMNI Sibolga-Tapteng, Hasil Rekomendasi 5 Komisariat dalam Konfercablub I
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
KESEHATANDPR Desak Pemerintah Perkuat PBI BPJS Kesehatan, Pastikan Warga Miskin Terlindungi
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
LIFESTYLEBerburu Kuliner Seafood Murah Meriah Sembari Menikmati Senja di Kambang Iwak Palembang
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
