DPR Desak Pemerintah dan BNPB Perkuat Mitigasi serta Kesiapsiagaan Daerah Rawan Bencana
Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni mendesak pemerintah dan BNPB memperkuat mitigasi, logistik, dan kesiapsiagaan daerah rawan bencana hidrometeorologi
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni mendesak pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di tengah puncak musim hujan.
Desakan tersebut disampaikannya menyusul kembali terjadinya banjir di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera sejak pertengahan November 2026.
Kondisi ini dinilai menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memastikan seluruh daerah rawan bencana memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi potensi bencana.
Menurut Husni, pengawasan terhadap kesiapan daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi harus menjadi prioritas. Hal ini mencakup kesiapan personel, ketersediaan logistik, operasional posko siaga, hingga efektivitas sistem peringatan dini.
“Kita mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan di daerah rawan bencana. Jangan sampai peringatan dini dan peta kerawanan sudah ada, tetapi implementasi di lapangan mulai dari posko siaga 24 jam, personel, hingga ketersediaan logistik belum siap saat bencana terjadi,” ujarnya, Minggu (22/11/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I tersebut menilai, pemanfaatan teknologi dalam memprediksi kondisi cuaca dan potensi bencana perlu dioptimalkan. Informasi prediksi cuaca harus dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipasi konkret agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyelamatan sebelum bencana terjadi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Husni menegaskan, Fraksi Partai Gerindra di Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal langkah pemerintah agar penanganan bencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Keselamatan warga adalah prioritas tertinggi. Mitigasi dan langkah antisipasi tidak boleh dilakukan secara biasa-biasa saja, tetapi harus terencana dengan komando yang jelas dari pusat hingga ke tingkat daerah,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
POLITIKPolemik Tenggat Pengajuan Cawapres Pengganti, Firman Soebagyo: Harus Hari Kerja agar Tidak Cacat Hukum
Rozie Winata·9 menit yang lalu -
NASIONALDPR Desak Pemerintah dan BNPB Perkuat Mitigasi serta Kesiapsiagaan Daerah Rawan Bencana
Rozie Winata·33 menit yang lalu -
NASIONALMutasi Polri Terbaru, 6 Kapolda Berganti dan Sejumlah Kapolres di Sumut Ikut Dirotasi
M Aribowo·47 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSimpan Sabu dan 6 Peluru Aktif, Pria OKU Timur Dibekuk Polisi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALWaspada Banjir Pascakarhutla, DPR Minta Pemerintah Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALEdan! Pasutri di Deli Serdang Diduga Cabuli Balita, Kini Ditangkap Polisi
M Aribowo·2 jam yang lalu -
PENDIDIKANDPR Minta Pemetaan 242 Ribu PPPK Penuh Waktu Utamakan Domisili, Keluarga dan Sekolah Swasta
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
POLITIKFirman Harefa Pimpin DPC GMNI Sibolga-Tapteng, Hasil Rekomendasi 5 Komisariat dalam Konfercablub I
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
KESEHATANDPR Desak Pemerintah Perkuat PBI BPJS Kesehatan, Pastikan Warga Miskin Terlindungi
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
LIFESTYLEBerburu Kuliner Seafood Murah Meriah Sembari Menikmati Senja di Kambang Iwak Palembang
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
