Soal Dugaan Pungli di Kelurahan Budi Luhur, Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Bungkam
Dikonfirmasi awak media berulangkali, kedua pejabat di Kabupaten Tapteng ini, tidak memberikan penjelasan dan tindakan
Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis bungkam soal adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) rekomendasi pembuatan buku nikah di Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Jumat (8/8/2025).
Dikonfirmasi awak media berulangkali, kedua pejabat di Kabupaten Tapteng ini, tidak memberikan penjelasan dan tindakan.
Tokoh masyarakat Budi Luhur, Nainggolan mengatakan bahwa memang ada pengutipan, tetapi tidak mengetahui hal tersebut sebagai pungli.
Baca Juga : Viral Oknum Polantas di Medan Diduga Pungli ke Pemotor
"Bila memang pembuatan buku nikah tersebut pungli, harusnya Bupati dan Wakil Bupati Tapteng mengambil tindakan tegas," ujarnya.
Sebelumnya temuan ini berkembang setelah ada proses mediasi di Kelurahan Budi Luhur, hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, Hatobangan dan warga memberikan surat pernyataan menolak pencopotan Kepling 1, Firman Gea.
Hal ini tertuang dalam surat pernyataan yang dilayangkan Forum Perwakilan Masyarakat nusantaraterkini.co/tag/kelurahan-budi-luhur" class="article-tag-link" rel="tag">Kelurahan Budi Luhur kepada Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu mengenai penolakan pencopotan Kepling 1, Firman Gea.
Ada beberapa poin penting yang tertulis dalam pernyataan tersebut, di antaranya:
1.Keputusan sepihak Lurah dalam pencopotan Kepling 1, diduga tanpa kajian menyeluruh dan mengabaikan sutra mayoritas masyarakat. Dari 48 orang warga mendukung pencopotan kepling, hanya 3 orang yang memberikan keterangan, sebaliknya 58 orang menolak termasuk Hatobangan dan tokoh masyarakat.
Baca Juga : Diduga Pungli, Lurah Budi Luhur Tapteng Tetapkan Biaya Pembuatan Buku Nikah
2.Tidak konsisten, dinilai tidak berdasar dan berbelit-belit, misalnya tuduhan Kepling melakukan pengutipan dalam pembuatan buku nikah (NA) sebesar Rp 250.000 yang merupakan keputusan rapat Bersama dipimpin Lurah sendiri, namun mengkambing hitamkan Kepling yang bertugas menjalankan perintah.
3.Penyalahgunaan wewenang sehingga cendrung bertindak diluar batas kewenangan.
4.Menghambat program Tapteng Naik Kelas karena dinilai arogan dan tidak membawa perubahan, sehingga hanya akan menjadi slogan kosong dan menjadikan masyarakat apatis pada pemerintahan baru.
Poin-poin tersebut tertuang dalam pernyataan penolakan pemberhentian Kepling 1 dan berharap Bupati Tapteng mengkaji ulang jabatan Lurah yang dipimpin oleh Nurul Asnita Simatupang.
Sebelumnya saat pertemuan di Kantor Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan bocor informasi adanya dugaan pungli pembuatan NA atau disebut surat rekomendasi dari kelurahan untuk pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
Hal ini terungkap saat membahas alasan pemberhentian Kepling 1, Firman Gea yang dilakukan oleh Lurah Nurul Asnita Simatupang dan dihadiri pihak Kepolisian, Perwakilan Kasatpol PP, hatobangon, tokoh masyarakat, dan warga yang pro serta kontra di Kantor Kelurahan Budi Luhur.
Baca Juga : Gawat! Bocor Cerita Pungli Rekomendasi Pembuatan Buku Nikah di Kelurahan Budi Luhur Tapteng
"Kenapa saya diberhentikan, karena saya tidak merasa melakukan hal yang fatal hingga merugikan masyarakat," ucapnya, Jumat (1/8/2025) lalu.
"Saya mempertanyakan hal ini, bukan karena berharap kembali menjadi Kepling, namun dengan pemberhentian jangan disebabkan adanya fitnah dari sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab," timpalnya.
Lurah, Nurul Asnita Simatupang akhirnya menjawab pertanyaan dari Firman Gea dan menyatakan pemberhentiannya sebagai Kepling disebabkan adanya permintaan dari masyarakat agar dia diberhentikan.
"Ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh 48 (empat puluh delapan) orang warga lingkungan 1 yang meminta agar Firman Gea di berhentikan," ujarnya.
Lurah pun mengambil surat pernyataan tersebut dan dibacakan Seklur, Andi W Siregar yang mana isi dari surat pernyataan tersebut tidak berdasar.
"Dari isi pernyataan tertulis ini, saya sebagai Seklur tidak menemukan adanya kesalahan fatal dalam pemberhentian Firman Gea sebagai Kepling," jelasnya.
Sehingga dihadirkan warga yang menandatangani pernyataan tersebut, dari 48 orang, cuma 3 orang yang datang memberikan keterangan.
Dua orang warga Lingkungan 1 berinisial MT dan RT akhirnya memberikan keterangan yang sama. Yang mana keduanya tidak senang pada Firman Gea.
Baca Juga : Kadis PMD Tapteng Bungkam, Blokir Kontak Wartawan Usai Dugaan Pungli Terkuak
"Kami dibebani biaya pembuatan NA sebesar Rp250 ribu setiap satu NA," ungkap mereka.
"Karena terlalu mahal, akhirnya kami langsung sama Ibu Lurah, dan dikenai biaya Rp150 ribu," timpalnya.
Dari keterangan tersebut, akhirnya Kepling merespons dan menjelaskan bahwa biaya tersebut sudah menjadi keputusan bersama di Kantor Kelurahan Budi Luhur.
"Bila ini alasan pemberhentian saya, biar saya jelaskan kenapa ada perbedaan bila di Kepling mengurus," ucapnya.
"Kita ada kesepakatan di kelurahan soal pembuatan NA, yang seharusnya tidak boleh langsung ke Lurah, namun melalui Kepling, biaya dikenakan Rp 250 ribu dengan pembagian Rp 100 ribu buat Kepling untuk biaya transport pengurusan ke KUA, dan Rp 150 ribu khusus Lurah," tutup Firman Gea.
(Jjm/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSDPRD Nias Selatan Setujui Pembahasan Ranperda APBD 2027, Pemkab Fokus Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik
hendra·Beberapa detik yang lalu -
NEWS VIDEOHabiburokhman: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan untuk Menindas
Fadli Tara·18 menit yang lalu -
NEWS VIDEOPuan: RUU Perampasan Aset Tak Dibahas Tergesa-gesa, DPR Sudah Gelar 87 Kali Pertemuan
Fadli Tara·25 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALNgaku Anak Jusuf Kalla Saat Terjaring Razia di Gowa, Perempuan Ini Ancam Pecat Polisi
hendra·40 menit yang lalu -
NEWS VIDEOAlasan Pemulihan Gunung Sibayak dan Ditutup Sementara, Pengelolah Malah Jadikan Arena Balap Trail
Fadli Tara·50 menit yang lalu -
EKONOMIIHSG Tertekan Usai BI Naikkan Suku Bunga ke 6%, Berikut Saham yang Jadi Sorotan Hari Ini
hendra·1 jam yang lalu -
PERISTIWAPerangi Peredaran Narkoba, Tim Gabungan Geledah Tiga Lapas di Palembang
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALNihayatul Wafiroh Desak Validasi Data BSU 2026 agar Tepat Sasaran dan Tak Salah Alamat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSKetua JMI-SU Tama Simanjuntak Apresiasi Satresnarkoba Polres Langkat Ungkap Peredaran 21 Kg Sabu
hendra·2 jam yang lalu -
KOTA MEDANTragis Pembunuhan Remaja Perempuan di Kos Medan, Terduga Pelaku Tewas Dihajar Warga
M Aribowo·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
