Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Nihayatul Wafiroh Desak Validasi Data BSU 2026 agar Tepat Sasaran dan Tak Salah Alamat

Wakil Ketua DPR Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah membenahi validasi data BPJS Ketenagakerjaan agar penyaluran BSU 2026 tepat sasaran bagi pekerja

Bagikan:
Wakil Ketua DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah membenahi dan memvalidasi data penerima BSU 2026 agar bantuan tepat sasaran dan diterima pekerja yang berhak, Kamis (19/11/2026). (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah membenahi dan memvalidasi data penerima BSU 2026 agar bantuan tepat sasaran dan diterima pekerja yang berhak, Kamis (19/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti pentingnya pembenahan dan validasi data dalam pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Ia meminta pemerintah memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar diterima pekerja yang memenuhi persyaratan.

Menurut Nihayatul, ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan penerima BSU. Pasalnya, program bantuan tersebut menggunakan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pekerja kategori Penerima Upah (PU), sebagai salah satu dasar penetapan penerima.

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 dan memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah apabila lebih tinggi.

Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus.

"Pembaruan dan validasi data harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai pekerja yang sebenarnya memenuhi persyaratan justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan administrasi, ketidaksesuaian NIK, status kepesertaan, atau data upah yang belum diperbarui. Sebaliknya, pemerintah juga harus memastikan bantuan tidak diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria," tegas Ninik, Kamis (19/11/2026).

Ninik menjelaskan, pembagian tanggung jawab antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan data BSU harus diperjelas.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran menyediakan data kepesertaan dan pengupahan pekerja berdasarkan laporan perusahaan.

Sementara itu, Kemnaker bertanggung jawab terhadap kebijakan program, verifikasi persyaratan, penetapan penerima, hingga pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan.

Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan data pekerja, termasuk memperbarui informasi upah dan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Persoalannya bukan hanya pada data penerima, tetapi juga bagaimana memastikan perusahaan tertib melaporkan pekerja dan memperbarui data upah serta kepesertaannya. Karena itu, koordinasi antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemberi kerja harus diperkuat agar tidak ada pekerja yang dirugikan akibat ketidakakuratan data," ujarnya.

Selain pembenahan data, Ninik mendorong pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan bagi pekerja yang merasa memenuhi persyaratan, tetapi belum tercatat sebagai penerima BSU.

Ia menilai pekerja berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan. Dengan demikian, pekerja dapat mengetahui apakah ketidaklayakan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya kriteria atau justru karena kendala administrasi.

"Pekerja harus mendapatkan penjelasan yang jelas apabila tidak ditetapkan sebagai penerima BSU. Harus ada mekanisme klarifikasi dan pengaduan yang mudah, cepat, serta dapat ditindaklanjuti. Jangan sampai pekerja tidak mengetahui apakah dirinya tidak memenuhi kriteria atau justru terkendala persoalan administrasi dan data," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ninik meminta Kemnaker melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penetapan dan penyaluran BSU 2026.

Evaluasi tersebut, kata dia, tidak boleh hanya berfokus pada besaran anggaran dan jumlah bantuan yang telah disalurkan. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi jumlah pekerja yang memenuhi kriteria, pekerja yang gagal menerima bantuan, penyebab kegagalan penyaluran, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Ia menegaskan, BSU merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus meringankan beban ekonomi pekerja, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Karena itu, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari ketepatan penerima dan manfaat yang benar-benar dirasakan pekerja.

"Tujuan akhirnya adalah memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada pekerja. BSU bukan sekadar persoalan berapa banyak bantuan yang sudah disalurkan, tetapi apakah bantuan tersebut benar-benar diterima oleh pekerja yang berhak. Kita ingin memastikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait