Sidang Korupsi Bansos Samosir: Dinsos Akui Bantuan Kemensos Rp5 Juta Diserahkan Langsung ke Warga karena Kendala Teknis

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Fakta baru terungkap dalam persidangan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Samosir. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Samosir mengakui mekanisme penyaluran bantuan tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp5 juta per kepala keluarga (KK) akhirnya diserahkan langsung kepada masyarakat setelah mengalami berbagai kendala teknis.

Pengakuan tersebut terungkap dari kesaksian Kepala Desa Sampur Toba, Boleuson Sihotang, saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dalam sidang perkara dugaan korupsi bansos Dinas Sosial Samosir di Ruang Cakra IX Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026).

Dalam persidangan, Boleuson menjelaskan bahwa pada tahap awal pemerintah daerah hanya mengusulkan 80 kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan. Namun, setelah melalui proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Sosial, jumlah penerima yang dinyatakan memenuhi syarat meningkat menjadi 303 kepala keluarga.

"Usulan awal hanya 80 KK. Setelah dilakukan verifikasi dan pendataan bersama Kementerian Sosial serta Kepala Dinas Sosial, jumlah penerima yang disetujui menjadi 303 KK," ungkapnya di hadapan majelis hakim.

Ia juga menjelaskan bahwa pencairan bantuan melalui Bank Mandiri sempat mengalami penundaan. Penyaluran yang semula dijadwalkan pada 7 Agustus 2024 akhirnya baru dapat dilakukan pada 9 Agustus 2024 karena proses administrasi dan verifikasi data penerima belum selesai.

"Awalnya direncanakan tanggal 7 Agustus 2024, tetapi ditunda menjadi 9 Agustus 2024. Saat itu hasil verifikasi menunjukkan ada 303 KK yang berhak menerima bantuan. Setelah rapat bersama para camat, penyaluran diputuskan dilaksanakan pada tanggal tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, saksi mengungkapkan Dinas Sosial sebelumnya berencana mengarahkan penggunaan dana bantuan agar dibelanjakan untuk kebutuhan usaha maupun sektor pertanian. Namun rencana tersebut batal dilaksanakan lantaran keterbatasan kemampuan teknis dalam proses pengadaan barang.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Dinas Sosial memilih menyerahkan seluruh dana bantuan secara langsung kepada masing-masing penerima agar dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka.

"Karena kami tidak memiliki keahlian dalam pengadaan barang, akhirnya dana bantuan diserahkan langsung kepada para penerima untuk dibelanjakan sendiri," katanya.

Selain itu, Boleuson menerangkan keterlambatan distribusi rekening Bank Mandiri yang baru dapat diserahkan pada September turut menjadi kendala dalam penyaluran bantuan. Untuk mempercepat proses tersebut, Dinas Sosial menugaskan tujuh petugas sebagai pendamping penerima bantuan.

"Rekening Bank Mandiri diserahkan kepada para penerima pada 10 September di Gedung Serbaguna dengan pendampingan tujuh petugas dari Dinas Sosial," tutupnya.

Sidang dugaan korupsi bantuan sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir masih akan berlanjut Selasa depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna mengungkap rangkaian proses penyaluran bantuan yang kini menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan.

(Cw2/nusantaraterkini.co).