Nusantaraterkini.co, MEDAN - Sosiologi  dari UMSU, Shohibul Anshor Siregar, menilai rencana pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah pada 2029 dan 2031 hanya menyentuh persoalan administratif di tingkat hilir.

Menurutnya, perubahan jadwal ini sama sekali tidak menjawab tantangan besar bangsa dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Demokrasi yang Terkooptasi Prosedur

Shohibul Anshor Siregar berpendapat bahwa beban kerja penyelenggara memang perlu diperhatikan, namun fokus pemerintah yang hanya berkutat pada "kapan" pemilu digelar menunjukkan dangkalnya pemahaman atas kedaulatan rakyat, sehingga muncullah keputusan pemisahan pemilu nasional dan daerah.

"Kita sibuk mengatur kalender, tapi abai pada kualitas. Pemisahan jadwal ini hanya urusan hilir belaka. Masalah utamanya adalah bagaimana memastikan pemilu menjadi ekspresi demokrasi yang luhur, bukan sekadar prosedur formalitas yang penuh manipulasi," tegas Shohibul Anshor Siregar kepada nusantaraterkini.co pada Minggu (4/1/2026).

Akar Masalah: Politik Uang dan Netralitas

Menurutnya, integritas pemilu tidak akan membaik hanya dengan memindahkan tahun pelaksanaan jika variabel-variabel pengrusak demokrasi tidak dibenahi di tingkat hulu. Shohibul Anshor Siregar menyoroti tiga masalah utama yang tetap "lestari" meski jadwal diubah:

Baca Juga : Shohibul Anshor: Edy-Hasan Unggul Telak di Debat Ketiga Pilgub Sumut

Maraknya Politik Uang: Memisahkan pemilu tanpa membenahi sistem pendanaan partai politik dan penegakan hukum hanya akan memperpanjang masa "transaksi" politik.

Netralitas Aparat: Dengan jeda dua tahun yang diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah, risiko mobilisasi birokrasi untuk kepentingan Pemilu 2031 justru semakin terbuka lebar.

Baca Juga : Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dinilai Ancam Demokrasi Lokal, Masa Transisi 2029-2031 Jadi Sorotan

Kedaulatan Rakyat yang Tergadai: Penundaan pemilu daerah hingga 2031 dianggap sebagai cara halus untuk menjauhkan rakyat dari hak koreksi terhadap pemimpinnya di daerah.

"Demokrasi yang luhur itu lahir dari proses yang jujur dan adil. Jika hilirnya saja yang diperbaiki supaya penyelenggara tidak capek, tapi hulunya tetap kotor dengan praktik intimidasi dan politik uang, maka pemilu 2031 hanya akan menjadi ajang pengukuhan kekuasaan, bukan pemuliaan suara rakyat," tambah Shohibul Anshor Siregar.

Baca Juga : Shohibul Anshor Siregar: Sindiran Bobby Nasution Sinyal Awal Persaingan Keras dengan Edy Rahmayadi

Ancaman Legitimasi Hasil Pemilu

Shohibul Anshor Siregar memperingatkan bahwa jika integritas di hulu tidak dibenahi, maka pemisahan ini justru akan menciptakan kelelahan politik baru bagi rakyat. Masyarakat akan terus disuguhi kontestasi tanpa melihat adanya perbaikan nyata dalam kualitas kepemimpinan di daerah maupun nasional.

"Jangan sampai kita hanya mendapatkan efisiensi waktu, tapi kehilangan esensi demokrasi. Integritas itu soal kejujuran dari niat hingga ke rekapitulasi suara. Itu yang tidak tersentuh oleh Putusan MK maupun kebijakan pemerintah saat ini," pungkasnya.

(Akb/nusantaraterkini.co)