Shohibul Anshor: Resolusi PBB 2803 Legalisasi Penjajahan Gaya Baru, Bukan Jalan Damai

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Akademisi sekaligus Koordinator Umum Yayasan Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS), Shohibul Anshor Siregar melemparkan kritik tajam terhadap dinamika geopolitik terbaru di Timur Tengah.

Dalam analisis terbarunya yang tertuang dalam buku teks akademik "Rekonstruksi Pasca-Konflik dan Geopolitik Baru Timur Tengah", Shohibul menyebut adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 (2025) bukan sebagai jalan damai, melainkan bentuk legalisasi penjajahan gaya baru.

Dia memperkenalkan istilah "Pragmatisme Koersif" untuk menggambarkan pergeseran paradigma penanganan konflik global saat ini. Menurutnya, dunia telah meninggalkan penyelesaian konflik berbasis hak asasi manusia dan beralih ke manajemen penaklukan yang mengutamakan stabilitas pasar di atas kedaulatan bangsa.

"Resolusi 2803 ini adalah kodifikasi hukum bagi neokolonialisme abad ke-21. Kita tidak lagi melihat kedaulatan Palestina sebagai hak yang tak dapat dicabut, melainkan sebagai variabel yang bisa dinegosiasikan demi keamanan hegemoni regional," ujarnya di Medan, Sabtu (24/1/2026).

Jebakan Kapitalisme Bencana

Dalam analisisnya, Shohibul menyoroti janji rekonstruksi senilai 50 miliar dolar AS yang ditawarkan dalam resolusi tersebut. Ia mengingatkan bahwa dana fantastis tersebut adalah manifestasi dari apa yang disebut sebagai Disaster Capitalism atau Kapitalisme Bencana.

"Jangan terbuai dengan angka 50 miliar dolar itu. Itu bukan bantuan cuma-cuma, melainkan jebakan utang abadi. Mekanisme Escrow Account yang diatur PBB mencabut kedaulatan fiskal Gaza. Setiap sen dana yang masuk dikontrol oleh veto donor asing, bukan oleh rakyat pemilik tanah," tegasnya.

Ia menambahkan, skema ini hanya akan menjadikan Gaza sebagai "Pasar Tawanan" (Captive Market) bagi material industri Israel, sementara kekayaan alam Gaza seperti ladang gas Gaza Marine dieksploitasi oleh konsorsium asing.

Gaza Sebagai Laboratorium Pengawasan

Lebih jauh, dia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap aspek keamanan resolusi yang mengubah Jalur Gaza menjadi "Panoptikon Digital". Ia menggambarkan bagaimana teknologi biometrik, drone otonom, dan kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk menggantikan pendudukan fisik tentara.

"Ini adalah model pendudukan tanpa penjajah (remote occupation). Privatisasi keamanan melalui tentara bayaran (PMC) menciptakan zona impunitas hukum yang sangat berbahaya bagi warga sipil," paparnya.

Kritik Keras Posisi Indonesia

Salah satu sorotan paling tajam dalam analisisnya ditujukan pada posisi diplomatik Indonesia. Ia menilai dukungan Indonesia terhadap resolusi tersebut sebagai bentuk disonansi antara amanat konstitusi dan pragmatisme ekonomi.

"Ada pengkhianatan terhadap Pembukaan UUD 1945. Kita terjebak dalam 'Diplomasi Dua Muka'; garang di panggung domestik, tapi kompromi di meja perundingan global," kritik Siregar.

Menurutnya, langkah Indonesia yang menyetujui resolusi tersebut didorong oleh kepentingan pragmatis, seperti kebutuhan investasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ambisi aksesi ke OECD, yang akhirnya menggerus legitimasi kepemimpinan moral Indonesia di mata negara-negara Global South.

Solusi Dua Negara Telah Mati

Menutup pandangannya, Shohibul menyatakan, paradigma Solusi Dua Negara (Two-State Solution) yang selama ini didengungkan dunia internasional telah mati secara klinis alias mustahil diterapkan di lapangan.

"Kita harus berani berpikir melampaui paradigma lama. Solusi yang tersisa dan paling adil adalah Negara Demokratis Tunggal atau Konfederasi yang berbasis pada kesetaraan hak sipil penuh bagi seluruh penduduk, bukan pemisahan etnis," pungkasnya.

Melalui karya ini, Shohibul mengajak kaum intelektual dan mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi teknokrat yang melayani kekuasaan, melainkan kembali menjadi "intelektual organik" yang berani menggugat narasi perdamaian palsu yang disodorkan oleh kekuatan hegemoni global.

(Akb/Nusantaraterkini.co)