Sepekan Berjalan, Komisi IX: Banyak Keluhan Variasi Menu dan Kecukupan Gizi Program MBG

nusantaraterkini.co/">Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah selama sepekan berjalan. Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina menilah masih banyak kekurangan Program MBG terutama dari variasi menu dan kecukupan gizi bagi pelajar sasaran program.

“Kami memberikan apresiasi terhadap realisasi pelaksanaan Program MBG yang telah sepekan berjalan. Kendati demikian kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait penyempurnaan program ini di mana banyak pelajar mengeluh tentang variasi makanan yang relatif monoton,” ujarnya, Rabu (15/1/2025).

Dia mengungkapkan menu yang monoton ini akan membuat banyak anak yang enggan menyantap sajian dari MBG. Siswa cepat bosan karena menu yang disajikan relatif sama dari hari ke hari.

Baca Juga: Buka Sidang Paripurna, Ketua DPD Bahas soal Program MBG

“Hal ini membuat siswa bosan dengan menu makanan yang disajikan. Apalagi jika ada makanan yang dilaporkan rasanya kurang enak,” katanya.  

Selain sajian yang monoton, kata Arzeti ada juga laporan jika ada menu makanan yang belum sesuai dengan pedoman “Isi Piringku” yang dikampanyekan Kementerian Kesehatan. Ada ketidakseimbangan standar gizi dari sajian makanan Program MBG.

“Beberapa menu belum memenuhi standar gizi seimbang. Proporsi karbohidrat, protein dan sayuran masih perlu diperhatikan,” katanya.

Baca Juga: Legislator: Program MBG Bukan Makan Kenyang

Dia mengatakan laporan terkait variasi menu yang monoton dan gizi tak seimbang ini merata diterima Komisi IX dari berbagai berbagai wilayah. Di Palembang, Sumatera Selatan, Komisi IX menerima keluhan  terkait menu yang kurang variatif dan tidak lengkap. Beberapa daerah di Jawa Timur mengeluh adanya ketidaksesuaian menu dengan "Isi Piringku" serta distribusi susu yang belum merata.

“Kawasan Indonesia Timur ada banyak keluhan terkait  ketersediaan  dan kualitas bahan baku,” katanya.

Arzeti menilai pemerintah harus bergerak cepat dalam merespons berbagai keluhan dan masukan masyarakat terkait Program MBG. Pemerintah pusat misalnya bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat kepada jasa katering penyedia program MBG.

“Penyedia katering misalnya harus memperhatikan keseimbangan gizi serta variasi menu agar sesuai dengan kebiasaan  makan  dan  ketersediaan  bahan  pangan  lokal,” katanya.

Baca Juga: Dorong Partisipasi Pembiayaan MBG, DPD Minta Pemerintah Manfaatkan Potensi Dana Zakat

Legislator dari Dapil Jatim I ini mengaku Komisi IX telah berkomunikasi dengan stake holder Program MBG seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Badan Gizi Nasional terkait penyempurnaan program. Sejauh ini pemerintah merespons positif berbagai masukan dari masyarakat.

“Kami  di  Komisi  IX terus  memantau  dan  mendorong  pemerintah  agar  program  MBG  ini  dapat  berjalan  lebih  baik  dan  memberikan  manfaat  optimal  bagi  peningkatan  gizi  anak  bangsa,” pungkasnya.

(cw1/Nusantaraterkini.co)