Rupiah Melemah ke Rp17.300, DPR Peringatkan Potensi Lonjakan Harga Barang dan Inflasi
Nilai tukar rupiah tembus Rp17.300 per dolar AS. DPR desak langkah cepat pemerintah cegah lonjakan harga barang
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang melemah hingga menembus level Rp17.300 per dolar AS menjadi sinyal peringatan serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
Kondisi ini dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memicu inflasi, terutama akibat kenaikan harga barang impor dan biaya produksi.
Anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredam dampak pelemahan rupiah tersebut.
“Kondisi rupiah saat ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Pelemahan ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Jika harga barang naik sementara pendapatan masyarakat stagnan, daya beli akan terpuruk,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, pelemahan rupiah dapat menimbulkan efek domino terhadap industri, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi berpotensi dibebankan kepada konsumen melalui peningkatan harga barang, yang pada akhirnya menekan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Bertu mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak.
“Tanpa intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, risiko ketidakstabilan sosial ekonomi akan semakin terbuka lebar,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti dilema kebijakan moneter. Upaya bank sentral menaikkan suku bunga untuk menahan pelemahan rupiah dinilai berisiko memperketat akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jika suku bunga meningkat, akses pembiayaan bagi UMKM semakin sulit. Ini berdampak pada aktivitas usaha dan berpotensi menghambat penyerapan tenaga kerja,” tambahnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bertu mengusulkan tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, memperkuat operasi pasar dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar guna mencegah lonjakan harga.
Kedua, memastikan bantuan sosial tepat sasaran agar kelompok rentan tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga, memberikan kemudahan akses pembiayaan serta insentif fiskal bagi UMKM agar tetap produktif.
“Mengendalikan inflasi adalah kunci utama. Pemerintah harus memastikan pasokan aman dan harga stabil. Subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMISinergi Lintas Sektor, Polda Sumut dan 9 Mitra Strategis Perkuat Keamanan dan Ekonomi
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
