Rencana Kenaikan Gaji Guru Disambut Positif, Pemerintah Diminta Pastikan Pemerataan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tidak hanya berhenti pada kenaikan gaji, melainkan juga disertai pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kesejahteraan guru merupakan faktor penting dalam menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas.

"Guru yang lebih sejahtera akan memiliki ruang untuk lebih fokus mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, kenaikan gaji tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal bagi persoalan pendidikan," ujar Ubaid, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga harus diiringi dengan penguatan pelatihan, penyederhanaan beban administrasi, serta sistem evaluasi yang mendorong peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

"Kalau kesejahteraan meningkat tetapi beban administratif masih tinggi dan akses pengembangan kompetensi belum merata, maka dampaknya terhadap mutu pendidikan tidak akan optimal," katanya.

Ubaid juga mengingatkan agar pemerintah menyiapkan skema pendanaan yang berkelanjutan sehingga kebijakan kenaikan gaji tidak mengganggu program prioritas pendidikan lainnya.

Ia menilai investasi terhadap guru merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Yang terpenting adalah memastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan seluruh guru dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik," pungkasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut pernyataan Presiden Prabowo yang mengakui masih adanya persoalan mendasar di masyarakat, seperti rendahnya gaji guru, terbatasnya lapangan kerja, dan tingginya angka kemiskinan ekstrem.

Menurut Lalu Hadrian, perhatian Presiden terhadap kesejahteraan guru perlu diwujudkan melalui kebijakan yang nyata.

"Presiden Prabowo sangat memahami kondisi guru. Beliau selalu memberikan perhatian terhadap para guru dan dunia pendidikan," katanya.

Ia mendorong pemerintah segera merealisasikan kenaikan gaji bagi guru, baik PNS maupun non-PNS, mengingat masih banyak tenaga pendidik yang menerima penghasilan di bawah kebutuhan hidup layak.

"Masih banyak guru yang mendapatkan gaji sangat kecil dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, saya mendorong agar pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan guru, baik guru PNS maupun non-PNS," ujarnya.

Lalu Hadrian menegaskan, peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas pemerintah karena guru merupakan ujung tombak pendidikan nasional dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

"Kalau kesejahteraan guru rendah, sangat sulit kita mengharapkan pendidikan yang berkualitas. Guru harus mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang layak agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal," tegasnya.

Ia menambahkan, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, termasuk kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru.

"Pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi bagian penting dari upaya pemerintah membangun pendidikan nasional yang berkualitas," tutupnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)