Putusan MK, JPPI dan Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Cabut Anggaran MBG dari Pos Pendidikan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan memicu gelombang respons dari publik dan parlemen. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyambut baik amar keputusan tersebut, sembari mendesak pemerintah untuk segera mencoret pos anggaran MBG dari fungsi pendidikan tanpa harus menunggu tenggat masa transisi.

​Melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK menetapkan, MBG yang bukan merupakan komponen utama operasional penyelenggaraan pendidikan tidak boleh lagi dihitung dalam alokasi anggaran pendidikan. Namun, MK memberi tenggat waktu bagi pemerintah untuk merealisasikan pemisahan tersebut paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

​Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai keputusan hakim konstitusi ini sebagai kemenangan krusial bagi masa depan sektor pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa program pangan pada dasarnya merupakan bagian dari urusan gizi, kesehatan publik, serta jaminan perlindungan sosial.

"JPPI menyambut baik putusan ini karena MK akhirnya menegaskan bahwa MBG bukan komponen utama pendidikan. Ini merupakan kemenangan penting bagi perlindungan anggaran pendidikan," kata Ubaid, Selasa (4/8/2026).

Meski demikian, JPPI menyayangkan MK masih memberikan masa transisi hingga APBN 2028 untuk memisahkan anggaran MBG dari pos anggaran pendidikan.

"Namun, kami kecewa karena koreksinya tidak diwajibkan langsung mulai APBN 2027," ujarnya.

Menurut Ubaid, pertimbangan hukum MK justru menunjukkan pemisahan anggaran dapat dilakukan lebih cepat. Ia menyoroti bagian putusan yang menyebut penyusunan APBN 2027 masih berlangsung sehingga pemerintah dan DPR memiliki kesempatan melakukan penyesuaian.

"Kalau MK sendiri mengakui bahwa APBN 2027 masih bisa disesuaikan, mengapa pemerintah diberi ruang menunggu sampai 2028? Kalau kekeliruan klasifikasi anggarannya sudah dinyatakan hari ini, koreksinya juga harus dilakukan secepatnya, bukan ditunda dua tahun," katanya.

JPPI juga menegaskan bahwa MBG pada hakikatnya merupakan program gizi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial, bukan fungsi inti pendidikan.

"Program pangan tidak dapat diubah menjadi program pendidikan hanya karena makanan dibagikan di sekolah. Lokasi distribusi tidak menentukan fungsi anggarannya," ujar Ubaid.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih menyambut putusan MK tersebut dan menilai keputusan itu menunjukkan supremasi hukum tetap berjalan di Indonesia.

"Dengan putusan MK ini menguatkan posisi bahwa Indonesia masih konsisten sebagai negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtstaat)," kata Fikri.

Ia meminta Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan penyesuaian dalam penyusunan anggaran.

"Putusan MK tentang MBG untuk tidak menggunakan anggaran pendidikan membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah, khususnya Kemenkeu dan Bappenas. Karena ini masalah yang sangat teknokratik," ujarnya.

Fikri menambahkan, program-program strategis pemerintah, termasuk MBG, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan Garuda, tetap perlu dijalankan dengan berlandaskan regulasi serta tata kelola yang sesuai konstitusi.

(LS/Nusantaraterkini.co)