Firman Soebagyo Dorong Kabupaten Pati Terbitkan Obligasi Daerah, Bidik Potensi Ekonomi Juwana Rp2 Triliun
Firman Soebagyo mendorong Pati menerbitkan obligasi daerah Rp500 miliar-Rp1 triliun untuk mengembangkan potensi ekonomi Juwana hingga Rp3 triliun.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Firman Soebagyo, mendorong Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menerbitkan Obligasi Daerah untuk mempercepat pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, Pati tidak boleh terus bergantung pada APBN maupun dana transfer pemerintah pusat.
Firman menilai, kebijakan penghematan pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan dana transfer daerah dan dana desa berpotensi menghambat pembangunan di berbagai daerah. Kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Pati itu kaya, tapi APBD-nya miskin karena terlalu bergantung pada pusat. Begitu pusat memangkas transfer, Pati langsung kelimpungan. Ini tidak boleh terus terjadi. Solusinya adalah Obligasi Daerah,” tegas Firman disela-sela Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/11/2026).
Ia mengungkapkan, Kabupaten Pati memiliki potensi ekonomi besar, terutama dari sektor perikanan di wilayah Juwana. Pada 2025-2026, nilai ekonomi sektor perikanan Pati disebut mencapai Rp1,7 triliun dengan produksi perikanan tangkap sebanyak 104.088 ton.
Bahkan, lebih dari 85 persen perputaran ekonomi sektor tersebut berasal dari Juwana. Aktivitas ekonomi kawasan itu diperkirakan mencapai Rp1,45 triliun hingga Rp1,95 triliun per tahun, mulai dari pelelangan ikan, tambak bandeng hingga berbagai jasa pendukung industri perikanan.
Firman menyebut, nilai lelang ikan di TPI Juwana mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun per tahun. Sementara itu, sektor tambak bandeng diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi Rp250 miliar hingga Rp350 miliar per tahun.
Selain itu, aktivitas pendukung seperti penyediaan es balok, BBM, bengkel dan galangan kapal, pengolahan ikan, transportasi hingga cold storage menyumbang perputaran ekonomi sekitar Rp400 miliar hingga Rp600 miliar per tahun.
Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima Pemerintah Kabupaten Pati.
“Juwana itu bukan daerah miskin. Juwana itu daerah kaya yang perputaran uangnya hampir Rp2 triliun per tahun. Tapi sayang, PAD yang masuk ke Pemkab Pati dari retribusi TPI Juwana hanya Rp6,7 miliar. Potensinya seharusnya Rp28,5 miliar. Ada Rp20 miliar lebih yang bocor setiap tahun karena banyak transaksi di luar TPI,” ujarnya.
Selain perikanan, Firman menilai sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Kabupaten Pati memiliki komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu serta berbagai produk olahan bandeng, kerupuk ikan dan batik.
Menurutnya, pengembangan industri pengolahan bandeng dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Produk seperti nugget bandeng dan bakso bandeng memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan penjualan ikan dalam bentuk mentah.
Firman juga menyoroti kondisi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo di Juwana yang dinilai belum berfungsi maksimal. Padahal, pelabuhan tersebut menjadi salah satu penopang utama aktivitas perikanan di Kabupaten Pati.
Keterbatasan fasilitas, pendangkalan kolam pelabuhan dan minimnya kapasitas cold storage dinilai menghambat produktivitas nelayan serta distribusi hasil tangkapan.
Karena itu, Firman menilai penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur produktif tanpa harus terus menunggu kucuran anggaran pemerintah pusat.
Ia mengatakan, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah menyiapkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah sebagai landasan hukum penerbitan instrumen pembiayaan tersebut.
“Selama ini Pati mau membangun Pelabuhan Bajomulyo saja harus menunggu dana dari pusat. Mau membangun cold storage harus menunggu APBN. Kalau APBN dipangkas, ya berhenti. Dengan Obligasi Daerah, Pati bisa membangun sendiri dengan uang dari investor, lalu membayarnya dari hasil pembangunan itu,” jelasnya.
Usulkan Lima Proyek Produktif
Lebih lanjut, Firman mengusulkan Kabupaten Pati menerbitkan Obligasi Daerah senilai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun untuk membiayai sejumlah proyek strategis yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah.
Lima proyek yang diusulkan meliputi revitalisasi PPP Bajomulyo Juwana dengan anggaran Rp300 miliar, pembangunan cold storage dan pabrik es terpadu sebesar Rp150 miliar, serta pembangunan pasar bandeng dan sentra olahan bandeng Juwana senilai Rp100 miliar.
Selanjutnya, pembangunan jalan produksi dan infrastruktur tambak dengan alokasi Rp200 miliar serta pengembangan kawasan industri perikanan terpadu sebesar Rp250 miliar.
Melalui proyek-proyek tersebut, Firman memperkirakan PAD Kabupaten Pati dapat meningkat hingga empat kali lipat. Sementara perputaran ekonomi Juwana berpeluang menembus Rp3 triliun per tahun.
“Kalau lima proyek ini jalan lewat Obligasi Daerah, PAD Pati bisa naik empat kali lipat, perputaran ekonomi Juwana bisa tembus Rp3 triliun, dan Pati tidak perlu lagi mengemis dana transfer ke pusat,” tegasnya.
Meski demikian, Firman mengingatkan agar penerbitan Obligasi Daerah disertai mekanisme pengawasan dan pengamanan yang ketat. Hal tersebut penting agar instrumen pembiayaan tersebut tidak justru menjadi beban utang bagi pemerintah daerah.
Dalam draf RUU yang disiapkan Fraksi Golkar MPR RI, kata dia, terdapat sejumlah prinsip pengamanan, di antaranya penggunaan obligasi hanya untuk membiayai proyek produktif, persetujuan DPRD, kewajiban pemeringkatan (rating), audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta penetapan batas maksimal penerbitan obligasi.
“Dalam draf RUU yang disiapkan Fraksi Golkar MPR RI, kami tegaskan: Obligasi hanya untuk proyek produktif, harus ada persetujuan DPRD, harus ada rating, harus ada audit BPK, dan harus ada batas maksimal. Bukan untuk bayar gaji pegawai,” ujarnya.
Firman berharap Kabupaten Pati dapat menjadi daerah percontohan dalam penerbitan Obligasi Daerah setelah RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.
Menurutnya, Pati memiliki seluruh modal ekonomi untuk mengembangkan pembiayaan daerah secara mandiri, mulai dari potensi perikanan, tambak, pelabuhan hingga sumber daya manusia di sektor kelautan.
“Pati sudah siap. Juwana sudah siap. Tinggal UU-nya yang harus kita sahkan. Kalau DKI Jakarta saja siap, kenapa Pati tidak? Pati punya ikan, punya tambak, punya pelabuhan, punya nelayan yang pekerja keras. Yang Pati tidak punya hanya satu: payung hukum. Dan itu yang sedang kami siapkan di Fraksi Golkar MPR RI,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSFirman Soebagyo Dorong Kabupaten Pati Terbitkan Obligasi Daerah, Bidik Potensi Ekonomi Juwana Rp2 Triliun
hendra·5 menit yang lalu -
-
TECHNONokia dan 4 Raksasa Teknologi Eropa Bentuk Konsorsium untuk Kembangkan Gigafactory AI
Rozie Winata·56 menit yang lalu -
NASIONALDaftar 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo, Disorot Usai Usulkan Pemindahan Badak Jawa
M Aribowo·1 jam yang lalu -
INTERNASIONALApple hingga Gmail Google Diguncang Gangguan Teknis Serentak di AS
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SEPAKBOLA8 Negara Pastikan Tempat di Perempatfinal UEFA Nations League 2026/2027
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Pendidikan Hashim Djojohadikusumo, Sosok di Balik Usulan Pemindahan Badak Jawa
M Aribowo·1 jam yang lalu -
SUMSELHadirkan Semangat Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Sumsel Tinjau Pos Anti Narkoba dan Bekas Rumah Bandar di Ogan Ilir
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALDPR Tegaskan Pesangon Adalah Hak Mutlak Pekerja, Bukan Bentuk Belas Kasihan
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
SUMUTPropam Periksa Personel Satres Narkoba Polres Asahan Buntut Tahanan Makan di Restoran
M Aribowo·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
