Reagen EID Langka, DPD Dorong Perbaikan Sistem Pengadaan Kesehatan Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mempercepat pengadaan reagen early infant diagnosis (EID) guna mendukung layanan deteksi dini HIV pada bayi di Papua Barat. 

Keterlambatan pengadaan reagen selama beberapa bulan dinilai mengancam keselamatan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV.

Filep mengatakan pemeriksaan EID merupakan layanan vital untuk memastikan bayi yang terinfeksi HIV dapat segera memperoleh terapi antiretroviral sehingga risiko berkembang menjadi AIDS dapat ditekan.

“Pemeriksaan EID sangat penting supaya bayi yang terinfeksi memperoleh terapi antiretroviral. Kami minta Kemenkes mempercepat pengadaan reagen untuk Papua Barat,” kata Filep, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, sampel darah bayi di Papua Barat yang telah dikumpulkan sejak akhir November 2025 hingga kini belum dapat diperiksa karena reagen belum tersedia. 

Padahal, pemeriksaan EID ditujukan bagi bayi berusia satu hingga 18 bulan yang lahir dari ibu dengan HIV melalui metode dried blood spot (DBS), yakni pengambilan darah dari tumit bayi yang kemudian dikirim ke laboratorium rujukan.

Filep mengingatkan keterlambatan diagnosis dapat berdampak fatal terhadap keselamatan bayi.

“Sekitar 50 persen bayi bisa meninggal dunia sebelum usia dua tahun jika tidak mendapatkan terapi. Deteksi dini sangat menentukan kualitas dan harapan hidup anak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, keterlambatan distribusi reagen terjadi karena proses pengadaan secara terpusat di Kemenkes belum rampung. 

Akibatnya, layanan EID tidak hanya terganggu di Papua Barat, tetapi juga di sejumlah provinsi lain. Selama ini, seluruh sampel EID dari Papua Barat dikirim ke laboratorium rujukan di Jakarta. 

Sementara fasilitas pemeriksaan di Sorong dan Jayapura juga tidak dapat beroperasi optimal karena mengalami keterbatasan bahkan kekosongan reagen.

“Pengadaan dilakukan terpusat dan proses lelang belum selesai. Sampel pemeriksaan di Papua Barat sudah tersimpan sejak akhir November. Kalau terlalu lama tentu menjadi persoalan serius,” kata Filep.

Ia meminta Kemenkes mengevaluasi mekanisme pengadaan agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi. 

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan anggaran sesuai kebutuhan serta memperluas kerja sama dengan laboratorium yang telah memiliki fasilitas pemeriksaan.

“Persoalannya, daerah tidak memiliki kewenangan karena seluruh pengadaan dilakukan secara terpusat,” ujarnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)