Presiden Prabowo Diminta Evaluasi Kabinet dan Tuntaskan Polemik Gibran

Nusantaraterkini.co,JAKARTA — Pengamat politik Ray Rangkuti meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan serius terhadap kinerja dan komposisi kabinet pada momentum dua tahun masa pemerintahan. Hal ini untuk memulihkan kepercayaan publik serta merespons dinamika nasional.

​Poin krusial yang disoroti meliputi penyelesaian polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penataan ulang porsi pejabat profesional versus kalangan partai politik, hingga penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas.

"Yang pertama adalah selesaikan dulu kasus Gibran. Semua orang menunggu. Jangan dipikir ini hanya masalah politik, ini juga berhubungan dengan kepercayaan publik,” ujar Ray Rangkuti, seperti dilansir RMOL, Rabu (21/10/2026).

​Selanjutnya, Ray menilai penempatan menteri dari unsur partai politik yang mendominasi hingga sekitar 80 persen perlu dievaluasi agar kementerian diisi oleh figur yang memiliki kapasitas teknis serta rekam jejak yang tepat.

​"Dari dulu kita mengingatkan betul-betul cari anggota kabinet yang profesional. Ini 80 persen kabinet kita partai, ketua umum partai. Ditempatkan bukan pada tempatnya," tegas Ray Rangkuti.

Secara khusus, Ray menyinggung kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam mengelola sektor kehutanan di tengah meluasnya bencana Karhutla di berbagai daerah. Ia menyarankan politisi tersebut untuk mengundurkan diri secara legowo apabila merasa penugasan tersebut berada di luar batas kemampuan dan kapasitas profesionalnya.

“Saya melihat dia (Raja Juli) orang baik dengan idealisme yang cukup waktu dulu sama-sama ketika mau mendirikan PSI. Nah, dia ditempatkan di Menteri Kehutanan. Saya tidak tahu bagaimana Raja Juli ini mengelola hutan. Terbukti sekarang ada karhutla yang luas sekali,” tuturnya.

​Selain jajaran kabinet, Ray juga mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak menganggap enteng berbagai kritik ilmiah dan aspirasi dari kalangan mahasiswa, akademisi, maupun pengamat.

"Stabilitas pasar modal serta tekanan nilai tukar rupiah merupakan sinyal riil dari publik dan pasar yang membutuhkan respons kebijakan konkrit serta terukur dari pemerintah," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)