Rina Sa’adah Desak Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Tangani Karhutla

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR Rina Sa’adah, mendesak pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. 

Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas melalui percepatan pemadaman, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum yang tegas.

“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” tegas Rina, Selasa (13/10/2026).

Rina menyampaikan desakan tersebut menyusul laporan kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan. 

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan cepat, terarah, dan efektif.

Ia meminta Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait memastikan kebutuhan petugas di lapangan terpenuhi.

“Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” ujarnya.

Menurut Rina, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya personel dan anggaran yang dikerahkan. Pemerintah harus memastikan api berhasil dipadamkan, paparan asap berkurang, dan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai.

Karena itu, ia mendorong penetapan target penanganan yang terukur, penunjukan penanggung jawab yang jelas di setiap wilayah terdampak, serta evaluasi perkembangan penanganan secara berkala.

“Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” katanya.

Selain mempercepat pemadaman, Rina menekankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang udara bersih, serta evakuasi apabila kondisi mengharuskan.

Ia mengingatkan kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan warga yang memiliki penyakit pernapasan, harus mendapatkan perhatian khusus.

“Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” tegasnya.

Rina menilai, langkah perlindungan kesehatan harus dilakukan secara bersamaan dengan operasi pemadaman. Dengan demikian, dampak kabut asap terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat dapat ditekan sejak dini.

Di sisi lain, Rina meminta pemerintah menyelidiki penyebab kebakaran secara menyeluruh. Menurutnya, faktor cuaca harus menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan, bukan alasan untuk mengabaikan dugaan pembakaran maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan.

“Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mendesak agar kebakaran di wilayah konsesi perusahaan diperiksa secara transparan dan berbasis bukti. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan, proses pidana, hingga pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukum.

“Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari pembakaran, sementara rakyat menanggung asap dan negara membayar biaya pemadamannya. Korporasi harus bertanggung jawab atas kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelolanya,” kata Rina.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, ia turut menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan personel, sarana pemadaman, pengawasan kawasan, dan efektivitas anggaran pengendalian karhutla.

Rina mendorong penguatan Manggala Agni sebagai brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sekaligus peningkatan dukungan bagi masyarakat peduli api untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat lokal.

“Karhutla yang berulang harus menjadi dasar pembenahan serius. Perkuat pengawasan, benahi pengelolaan gambut, dan bantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Jangan biarkan wilayah yang sama terus menghadapi ancaman yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rina meminta pemerintah menyampaikan informasi perkembangan penanganan karhutla secara berkala kepada publik. Informasi tersebut mencakup lokasi kebakaran aktif, kualitas udara, bantuan bagi warga terdampak, serta perkembangan proses penegakan hukum.

“Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)