Prabowo: Koperasi Merah Putih Milik Rakyat, Bukan “Ketua Untung Duluan”

Nusantaraterkini.co, Klaten — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa 80.081 Koperasi Desa Merah Putih ditujukan untuk mendorong kesejahteraan rakyat. 

Ia mengajak agar seluruh elemen mengawasi ketat pelaksanaan koperasi, agar tidak terjadi penyimpangan.

Baca Juga: Prabowo: Koperasi Merah Putih Milik Rakyat, Bukan “Ketua Untung Duluan”

"Dulu ada plesetan, dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi," kata Prabowo, Senin (21/7/2025).

Presiden mengingatkan bahwa sistem koperasi saat ini akan berbasis teknologi dan transparansi, sehingga segala arus keuangan akan diawasi.

"Zaman sekarang banyak gadget. Teknologi akan diawasi ketat. Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi. Jadi kata-kata Ketua Untung Duluan sudah tidak berlaku lagi di era kita sekarang." Sebutnya.

Ia menekankan bahwa koperasi Merah Putih adalah milik rakyat, dan semua kepala desa wajib mengawasi pelaksanaannya agar tetap setia pada tujuan membantu masyarakat.

"Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat. Masa sampai hati? Kita semua awasi."ucapnya.

Presiden juga mengibaratkan koperasi seperti kumpulan lidi. Satu lidi lemah, tapi bila disatukan menjadi ratusan, akan menjadi alat yang kuat. Konsep gotong royong inilah yang menjadi fondasi utama koperasi.

"Kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi, konsep koperasi adalah konsep gotong royong," bebernya.

Baca Juga: Harkopnas 2025, Legislator Dorong Kopdes Merah Putih Jadi Gerakan Rakyat

Prabowo meyakini koperasi Merah Putih akan menjadi gerakan besar yang menggerakkan roda ekonomi dari desa.

"Saya percaya ini awal dari suatu gerakan besar. Dana yang selama ini diserap dari desa ke kota, kita balikkan. Dari ibukota ke provinsi, ke desa. Kekuatan ekonomi sekarang berputar di kabupaten, kecamatan, dan di desa." Pungkasnya.

 (cw1/nusantaraterkini.co)