DPR Desak Pemerintah Perkuat PBI BPJS Kesehatan, Pastikan Warga Miskin Terlindungi
Komisi IX DPR mendesak pemerintah memperkuat program PBI BPJS Kesehatan agar masyarakat miskin tetap mendapat akses layanan medis tanpa kendala biaya
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mendesak pemerintah memperkuat program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan guna memastikan masyarakat miskin dan tidak mampu tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Menurut Zainul, peserta BPJS Kesehatan yang status kepesertaannya tidak aktif perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, kondisi tersebut bisa terjadi karena masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.
"Kalau ada peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan, artinya mereka tidak sanggup bayar. Pemerintah harus perhatikan itu, perkuat lagi PBI," ujarnya, Minggu (22/11/2026).
Zainul menegaskan, setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan jaminan kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang masuk kategori tidak mampu dapat terakomodasi dalam program PBI.
Zainul juga meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit, agar tetap memperhatikan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan medis, terutama bagi warga yang terkendala status kepesertaan maupun tunggakan iuran.
"Kalau ada warga yang berobat ke rumah sakit harusnya tidak boleh ditolak karena belum terdaftar sebagai peserta aktif ataupun masih ada tunggakan. Negara jangan abu-abu, kalau mereka tidak mampu bayar ya dibantu!" tegasnya.
Lebih lanjut, Zainul mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI terus mendorong agar pemenuhan hak kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor kesehatan harus benar-benar memberikan manfaat dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia menilai, akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara, tanpa terkendala persoalan ekonomi.
"Kenapa kami bersuara agak kencang? Karena layanan kesehatan itu hak dasar bagi setiap warga negara. Masak sama rakyat (anggarannya) nyicil, tapi sama konglomerat langsung lunas, kan enggak benar," tandasnya.
Zainul berharap pemerintah melakukan penguatan program PBI secara berkelanjutan, termasuk memastikan masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena ketidakmampuan membayar iuran BPJS Kesehatan.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KESEHATANDPR Desak Pemerintah Perkuat PBI BPJS Kesehatan, Pastikan Warga Miskin Terlindungi
Rozie Winata·20 menit yang lalu -
LIFESTYLEBerburu Kuliner Seafood Murah Meriah Sembari Menikmati Senja di Kambang Iwak Palembang
Rozie Winata·45 menit yang lalu -
SEPAKBOLAJelang Kontra Liverpool: Mbeumo Dikritik Fans Karena Begadang Main GTA VI, Ini Respons Pochettino
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
LIFESTYLEPBB Soroti Paradoks Generasi Muda: Makin Terdidik, tapi Makin Sulit Mapan dan Berkeluarga
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
KOTA MEDANRico Waas Luncurkan Chatbot Hallo Johor, Percepat Layanan dan Aduan Warga
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALDiduga Komplotan Curanmor, Dua Orang Ditangkap di Tembung
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
-
SEPAKBOLASuper League: PSM Imbang Lawan Persija, Bhayangkara Menang
Herman Saleh Harahap·11 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
