Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DPR Desak Pemerintah Perkuat PBI BPJS Kesehatan, Pastikan Warga Miskin Terlindungi

Komisi IX DPR mendesak pemerintah memperkuat program PBI BPJS Kesehatan agar masyarakat miskin tetap mendapat akses layanan medis tanpa kendala biaya

Bagikan:
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mendorong pemerintah memperkuat program PBI BPJS Kesehatan guna menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, Minggu (22/11/2026). (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mendorong pemerintah memperkuat program PBI BPJS Kesehatan guna menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, Minggu (22/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota mendesak pemerintah memperkuat program Penerima Bantuan Iuran (PBI) guna memastikan masyarakat miskin dan tidak mampu tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Menurut Zainul, peserta yang status kepesertaannya tidak aktif perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, kondisi tersebut bisa terjadi karena masyarakat tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.

"Kalau ada peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan, artinya mereka tidak sanggup bayar. Pemerintah harus perhatikan itu, perkuat lagi PBI," ujarnya, Minggu (22/11/2026).

Zainul menegaskan, setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan jaminan kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang masuk kategori tidak mampu dapat terakomodasi dalam program PBI.

Zainul juga meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit, agar tetap memperhatikan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan medis, terutama bagi warga yang terkendala status kepesertaan maupun tunggakan iuran.

"Kalau ada warga yang berobat ke rumah sakit harusnya tidak boleh ditolak karena belum terdaftar sebagai peserta aktif ataupun masih ada tunggakan. Negara jangan abu-abu, kalau mereka tidak mampu bayar ya dibantu!" tegasnya.

Lebih lanjut, Zainul mengungkapkan bahwa RI terus mendorong agar pemenuhan hak kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor kesehatan harus benar-benar memberikan manfaat dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, akses terhadap merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara, tanpa terkendala persoalan ekonomi.

"Kenapa kami bersuara agak kencang? Karena itu hak dasar bagi setiap warga negara. Masak sama rakyat (anggarannya) nyicil, tapi sama konglomerat langsung lunas, kan enggak benar," tandasnya.

Zainul berharap pemerintah melakukan penguatan program PBI secara berkelanjutan, termasuk memastikan masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena ketidakmampuan membayar iuran BPJS Kesehatan.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru