Pemerintah Kaji Kontrol Game Online Cegah Kekerasan, Pengamat: Tak Selesaikan Akar Masalah

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah untuk mengkaji kontrol terhadap game online sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan di sekolah mendapat perhatian dari sejumlah pengamat. 

Mereka berpendapat, pembatasan game online saja tidak akan menyentuh akar permasalahan dan menyerukan pentingnya peran aktif orang tua serta lingkungan sekolah yang aman.

Pengamat Pendidikan sekaligus CEO Jurusanku, Ina Liem, menilai bahwa game online memang bisa berpengaruh, namun tidak bisa dijadikan kambing hitam utama atas perilaku kekerasan pada anak.

Menurutnya, anak-anak bermain game karena mencari pelarian, kompetisi, atau ruang untuk diterima. Ini mengindikasikan adanya kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi di dunia nyata.

"Kalau lingkungan sekolah tidak aman, tidak inklusif, atau penuh tekanan, mereka akan mencari ruang alternatif, dan game menjadi salah satunya," ujar Ina Liem.

Dijelaskan Ina Liem, akar masalahnya bukanlah semata pada game. Ia menunjuk pada kurangnya pengawasan, komunikasi, dan dukungan sosial di sekitar anak. Jika faktor-faktor ini tidak dibenahi, seketat apa pun aturan game, anak akan berpindah ke bentuk pelarian lain.

"Yang lebih mendesak adalah memastikan Satgas Pencegahan Kekerasan di sekolah benar-benar aktif, dan setiap anak punya orang dewasa yang bisa dipercaya untuk bicara. Kalau itu tidak ada, anak akan mencari pelampiasan di tempat lain," tegasnya.

'Wake up Call' Orang Tua 

Di sisi lain, Pengamat Media Sosial, Enda Nasution melihat, momentum rencana kajian kontrol game ini sebagai sebuah 'wake up call' bagi semua orang tua di Indonesia. 

"Momentum ini harusnya digunakan dan menjadi sebuah wake up call untuk semua orang tua di Indonesia untuk kemudian kembali berdialog dengan anak-anaknya," ujar Enda.

Dirinya mendesak orang tua untuk aktif bertanya dan mengecek apa saja yang dikonsumsi anaknya, informasi apa yang dilihat terus-menerus, dan bahkan mengecek langsung perangkat komunikasi mereka. 

"Ini saatnya sebelum terlambat, ini momentumnya," tutup Enda Nasution.

Akses Medsos Dibatasi

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal alias Deng Ical mengusulkan agar akses ke media sosial (Medsos) juga dibatasi.

Menurut Deng Ical, langkah pemerintah tersebut sangat tepat dan mendesak untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital yang tidak terkendali.

“Kita harus menyadari bahwa banyak konten di dunia maya yang tidak ramah anak. Game online tertentu bahkan mengandung unsur kekerasan yang bisa memengaruhi perilaku dan psikologis anak. Karena itu, langkah Presiden Prabowo patut kita dukung sepenuhnya,” ujar Deng Ical.

Bekas Wakil Wali Kota Makassar ini menambahkan, pembatasan seharusnya tidak hanya berlaku untuk game online, tetapi juga media sosial, yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak.

“Pemerintah juga perlu membuat regulasi tegas untuk membatasi akses media sosial bagi anak-anak. Banyak anak yang sudah kecanduan, menghabiskan waktu berjam-jam di dunia maya, terpapar konten yang tidak mendidik bahkan berpotensi merusak karakter,” tegasnya.

Deng Ical menilai, Pemerintah harus melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, serta lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan pembatasan tersebut. 

Politisi yang berlatarbelakang akademisi itu juga mendorong adanya edukasi digital bagi orang tua agar mereka lebih mampu mengawasi aktivitas daring anak-anak di rumah.

Menurut Deng Ical, anak juga mesti diberi pemahaman untuk membatasi akses terhadap gadget, sehingga bisa teralihkan untuk kegiatan sosial dan interaksi peer educating. Akses penuh bisa diberikan ketika orang tua sudah yakin anak punya kemampuan seleksi konten dan gate keeper.

“Teknologi harus digunakan untuk mendidik dan mengembangkan potensi anak, bukan justru menjauhkan mereka dari realitas sosial dan nilai moral,” tegas legislator dapil Sulsel itu. 

(cw1/nusantaraterkini.co)