Pemberantasan Rokok Ilegal Butuh Penindakan dari Hulu hingga Hilir
Memang peredaran rokok ilegal ini mengganggu penerimaan negara dan juga di samping itu menggerogoti pabrik-pabrik rokok yang mereka patuh dalam..
Nusantaaterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Wihadi Wiyanto, menyoroti peredaran rokok ilegal meningkat setiap tahun yang membutuhkan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasinya.
Wihadi mengatakan, upaya pemerintah melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) Rokok Ilegal menjadi langkah awal yang harus dikawal untuk penindakan peningkatan rokok ilegal.
“Memang peredaran rokok ilegal ini mengganggu penerimaan negara dan juga di samping itu menggerogoti pabrik-pabrik rokok yang mereka patuh dalam membayar cukai. Kami mendorong Satgas Rokok Ilegal untuk bisa bekerja secepatnya, agar kontribusi terhadap penerimaan negara akan segera meningkat,” ujar Wihadi, Sabtu (2/8/2025).
Baca Juga : Rokok Ilegal Marak, Komisi XI Minta Kemenkeu Cegah Monopoli Pembelian Pita Cukai Rokok
Data Bea Cukai menunjukkan, jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak hingga Mei 2025 mencapai 285,81 juta batang. Angka ini merupakan peningkatan 32 persen dibandingkan pada 2024.
Menurut Wihadi, jumlah yang semakin besar ini menimbulkan urgensi untuk penindakan lebih lanjut, yang tidak cukup hanya di hilir, tetapi juga harus menyasar hulu dari pabrik kecil tak berizin hingga jaringan distribusinya, termasuk penjualan digital yang makin marak.
Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) juga harus menjadi pertimbangan yang serius. Pada 2024 lalu, jumlahnya mencapai Rp216 triliun. Belum lagi, kata Wihadi, penyerapan tenaga kerja masih cukup tinggi dalam ekosistem industri hasil tembakau (IHT) yang turut melibatkan pekerja hingga petani.
“Jika potensi kebocoran anggaran ini bertambah, maka bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi juga industri legal dan pekerja yang terlibat di dalamnya,” kata Wihadi.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, pembentukan Satgas Rokok Ilegal harus melibatkan banyak pihak. Mulai dari pihak kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari sisi pengamanan dan penindakan di lapangan, pemerintah daerah sebagai salah satu pengawas produksi area rokok ilegal di daerah.
Berbagai lembaga negara seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka pemberantasan penjualan online rokok ilegal, serta masyarakat, melalui edukasi dan pelaporan partisipatif.
“Kalau rokok ilegal terus dibiarkan, pengusaha legal yang taat aturan akan terpukul, dan itu berdampak pada tenaga kerja juga. Kami akan terus mengawal kebijakan pengawasan cukai agar optimal, berkeadilan, dan berpihak pada industri yang patuh hukum serta masyarakat yang terlindungi,” kata Wihadi yanng juga Wakil Ketua Banggar DPR inI.
Di sisi lain, Wihadi mengkritisi keberadaan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait pengendalian produk tembakau, yang salah satunya mengatur tentang desain kemasan polos (plain packaging).
Wihadi menilai aturan tersebut justru bersifat kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal.
“Plain packaging yang diatur dalam RPMK Tembakau itu berpotensi membuka celah besar bagi rokok ilegal. Produk legal yang dibatasi secara desain justru akan lebih mudah ditiru oleh pelaku usaha ilegal. Regulasi seperti ini memang bertujuan untuk pengendalian konsumsi, tapi harus diimbangi dengan pendekatan fiskal dan pengawasan. Jangan sampai niat baik ini justru memperbesar pasar gelap,” tegas Wihadi yang juga legislator dapil Jatim IX in.
Baca Juga : Rokok Ilegal Penyebab Penerimaan Cukai Turun 2,7 Persen, Ini Kata Ketua Komisi XI Misbakhun
Senada dengan itu, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi, juga menolak pasal tentang penyeragaman desain kemasan dalam RPMK. Ia menilai aturan tersebut justru menyuburkan pasar rokok ilegal.
“Rokok ilegal sudah menjadi pesaing yang luar biasa. Kalau diseragamkan desainnya, rokok ilegal makin mudah meniru dan pasar gelap makin luas. Ini kejahatan luar biasa,” ujar Benny.
Ia menambahkan, regulasi seperti RPMK seharusnya dirumuskan secara multisektor. Kesehatan tetap menjadi pertimbangan utama, namun tidak bisa mengabaikan dampak fiskal dan keberlangsungan industri legal.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPolresta Balikpapan Salurkan 10 Peserta Poliran ke Dunia Kerja
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
NEWSPeringati HUT Kemenimipas, Rutan Kabanjahe Upacara Bersama Forkopimda Karo
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolisi Geledah Rumah Diduga Milik Irjen EH di Jakarta Selatan Terkait Kasus Penyadapan
4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Bongkar Delapan Kasus Siber Sepanjang 2026
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANGodfried Lubis Desak Dirut PUD Pasar Tindak Oknum Pegawai Diduga Terlibat Jual Beli Kios
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANRibuan Pencari Kerja Padati Poliran Career Expo Medan
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
EKONOMIBI Balikpapan dan TPID Gelar Pasar Murah Jelang Nataru
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
KOTA MEDANPengerjaan Drainase Makan Korban, Wali Kota Diminta Tanggung Jawab
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
NEWSSatgas Damai Cartenz Beri Dukungan Psikologi Personel di Kiwirok
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
