Pelanggaran Serius di TPS, MK Siap Sidangkan Gugatan PPI atas Hasil Pemilu Sorong Selatan
Tindakan ini jelas melanggar aturan dan menguntungkan pihak tertentu, sementara merugikan pasangan calon lain serta para pemilih yang haknya dirampas
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menggelar sidang gugatan yang diajukan oleh Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2024.
Gugatan ini terkait dugaan pelanggaran berat dalam proses pemungutan suara yang berpotensi mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu.
Baca Juga: Pemerintah Beri Masa Transisi Penerapan Aturan Baru Faktur Pajak
Koordinator Nasional PPI, Saparuddin, mengungkapkan bahwa perkara ini telah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada Jumat, 3 Januari 2025.
“Sidang pendahuluan akan segera dilakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan MK No. 3 Tahun 2024 yang mengharuskan sidang dimulai paling cepat empat hari kerja setelah registrasi,” ujar Saparuddin di Jakarta, Minggu (5/12/2024).
Dugaan Manipulasi di TPS 003 Kampung Wenas
PPI meminta MK membatalkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 karena adanya dugaan pelanggaran serius di TPS 003 Kampung Wenas, Distrik Teminambun. Saparuddin menjelaskan bahwa pada 27 November 2024, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan tiga surat suara sekaligus kepada pemilih.
“Tindakan ini jelas melanggar aturan dan menguntungkan pihak tertentu, sementara merugikan pasangan calon lain serta para pemilih yang haknya dirampas,” tegasnya. Terdapat bukti yang kuat atas kejadian ini yang mendukung gugatan.
Rekomendasi Bawaslu Diabaikan KPU
Pelanggaran tersebut tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sorong Selatan. Bawaslu sebelumnya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, KPU Sorong Selatan memilih untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 139 UU No. 10 Tahun 2016, yang secara tegas mengharuskan KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu,” jelas Saparuddin yang pernah menjabat Tenaga Ahli Bawaslu RI.
Harapan pada MK untuk Menegakkan Keadilan
PPI berharap MK dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan memeriksa bukti secara menyeluruh dan memberikan putusan yang adil. “Kami percaya MK akan membatalkan keputusan KPU jika pelanggaran ini terbukti,” kata Saparuddin.
Baca Juga: Guru Penyuka Sesama Jenis di NTT Ditangkap, Legislator: Pertimbangkan Hukuman Kebiri Kimia
Kasus ini, kata Saparuddin, bukan hanya soal hasil pemilu, tetapi juga soal menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Pelanggaran seperti ini harus menjadi pelajaran penting agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai hukum, demi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
(akb/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
OLAHRAGABiodata dan Rekam Jejak Mauricio Pochettino, Pelatih MU yang Punya Misi Bangkitkan Setan Merah
M Aribowo·Beberapa detik yang lalu -
NASIONALDPR Desak ESDM Beri Kepastian Hukum Perlindungan Ujung Kulon dari Ancaman Tambang
Rozie Winata·22 menit yang lalu -
KOTA MEDANPenginapan di MMTC Medan Digerebek, Polisi Terkait Prostitusi, 4 Orang Diamankan
M Aribowo·27 menit yang lalu -
SEPAKBOLAKubu Selamat Raharjo Gumay Desak PSSI Percepat Kongres Pemilihan Ketua Asprov Sumsel
Rozie Winata·39 menit yang lalu -
KOTA MEDANDemo di Masjid Al Jihad Medan Jumat Besok, Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak Usut Tuntas Makar-KKN
M Aribowo·40 menit yang lalu -
SUMSELKemenko Polkam Puji Penanganan Karhutla 2026 di Sumsel, Siapkan Mitigasi 2027 dan Revegetasi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANKecam Kasus di SMPN 21 Surabaya, Habib Syarief: Tak Ada Alasan Guru Periksa Area Privat Siswi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONAL9 Poin Perubahan Perpol Baru Jelang Sidang Kode Etik Listyo Sigit Prabowo, Apa Saja?
M Aribowo·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDensus 88 Tangkap 15 Tersangka Jaringan Terorisme Terafiliasi ISIS di Enam Provinsi
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRano Alfath Pastikan RUU Perampasan Aset Utamakan Pemulihan Kerugian Korban
Rozie Winata·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
