OTT PPPK Banyuasin Jadi Alarm, DPR Soroti Pengawasan Dana Revitalisasi Sekolah Rp14 Triliun

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kasus dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi sorotan di tengah besarnya anggaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani menilai kasus dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Sumatera Selatan harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dana revitalisasi sekolah.

Keduanya diduga meminta fee sebesar 1 persen kepada 21 kepala sekolah terkait program revitalisasi yang bersumber dari APBN 2026.

"Anggaran revitalisasi sekolah tahun ini sangat besar. Dengan nilai mencapai sekitar Rp14 triliun dan sasaran puluhan ribu sekolah, pengawasan tidak boleh dilakukan secara administratif semata," kata Lalu Hadrian, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, besarnya anggaran harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan. Setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, penetapan sekolah penerima, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban anggaran, harus diawasi secara ketat.

Lalu Hadrian menyoroti skala anggaran revitalisasi sekolah yang sangat besar pada 2026. Anggaran tersebut disebut mencapai sekitar Rp13,4 triliun hingga Rp14 triliun dan pada tahap awal menyasar 11.744 sekolah.

Pemerintah juga menargetkan penambahan revitalisasi sebanyak 60.000 gedung sekolah. Dengan demikian, total sasaran program disebut mencapai 71.744 sekolah.

Menurut Lalu Hadrian, cakupan program yang sangat luas tersebut membutuhkan mekanisme pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi.

"Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukan dan tidak menjadi celah bagi praktik korupsi," tegasnya.

Legislator daerah pemilihan NTB itu meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan pengawasan menyeluruh terhadap program revitalisasi.

Pengawasan, kata dia, harus mencakup seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan maupun pengelolaan anggaran di tingkat sekolah.

"Pengawasan harus diperkuat mulai dari pusat sampai ke sekolah. Kemendikdasmen perlu memastikan pelaksana revitalisasi bekerja sesuai ketentuan, tidak ada pungutan atau fee yang dibebankan kepada kepala sekolah, dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana," ujarnya.

Dia mengingatkan, lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran, terutama karena nilai program mencapai belasan triliun rupiah dan melibatkan puluhan ribu satuan pendidikan.

Lalu Hadrian juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang nantinya terbukti melakukan pemerasan maupun penyalahgunaan anggaran revitalisasi sekolah.

Menurut dia, kasus di Banyuasin harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pendidikan.

"Penegakan hukum harus berjalan tegas dan transparan. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi atau menyalahgunakan anggaran revitalisasi harus diproses sesuai hukum dan dijatuhi hukuman yang setimpal, termasuk pidana penjara," katanya.

Dia menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan atau pemaksaan terhadap kepala sekolah dalam pelaksanaan program yang dibiayai negara.

Selain pengawasan, Lalu Hadrian meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan agar tidak menjadi korban pemerasan dalam pelaksanaan program revitalisasi.

Pemerintah juga didorong menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Saluran tersebut penting agar dugaan pungutan, intimidasi, maupun penyimpangan anggaran dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.

"Jangan sampai kepala sekolah yang seharusnya fokus meningkatkan kualitas pendidikan justru menjadi sasaran pungutan dalam program pemerintah," ujarnya.

Lalu Hadrian berharap program revitalisasi sekolah dengan anggaran belasan triliun rupiah tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Kasus dugaan pemerasan di Banyuasin, menurut dia, menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan bahwa besarnya anggaran pendidikan berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. 

(LS/Nusantaraterkini.co).