Optimalisasi PAD, DPRD Sumut Tekankan Sinkronisasi Plat BK dan BB Lewat Kolaborasi Lintas Instansi
DPRD Sumut tekankan sinkronisasi plat BK & BB demi optimalkan PAD melalui kolaborasi Bapenda dan Polda Sumut
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Syahrul Ependi Siregar menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan antara pengelolaan pajak dan identitas kendaraan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di gedung DPRD Sumut, Rabu (13/5/2026).
Dalam forum diskusi bersama Bapenda Sumut ini, dia memberikan perhatian khusus pada dualisme kode wilayah antara plat BK dan BB yang berlaku di Sumut.
Meskipun mendukung kemudahan birokrasi bagi wajib pajak, ia mengingatkan adanya batasan kewenangan yang harus dihormati antar lembaga.
"Pengelola pajak itu adalah Bapenda, tapi masalah nopol (nomor polisi), polisi yang punya. Kita harus bisa dudukkan ini," tegas Syahrul saat menjelaskan bahwa otoritas nomor polisi merupakan domain eksklusif Kepolisian.
Ia menekankan bahwa rencana peralihan kode wilayah, khususnya di daerah pengguna plat BB seperti Nias, Samosir, Toba, Sibolga, hingga Tapanuli Selatan, memerlukan dasar hukum yang kuat dan tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh instansi pengelola pajak.
Lebih lanjut, ia merinci perbedaan peran krusial antara penyedia layanan nopol dan penerima pajak di lapangan.
"Nopol itu nomor polisi. Kalau Samsat kan melayani, menerima pajak. Berapa jumlah kendaraan, berapa yang harus dibayar, berapa yang harus diterima," ujarnya.
Menurutnya, kerja sama yang sinkron antara Bapenda dan Kepolisian sangat vital agar pengelolaan di tingkat UPT Kabupaten/Kota dapat berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih wewenang.
Sebagai langkah konkret, pertemuan lanjutan bersama Satlantas Polda Sumut segera didorong untuk menyamakan persepsi terkait tata kelola plat kendaraan ini.
Dengan integrasi data yang lebih baik, diharapkan beban administratif Bapenda Provinsi dapat berkurang melalui optimalisasi laporan di tingkat daerah, yang pada akhirnya akan memaksimalkan perolehan pajak kendaraan demi percepatan pembangunan di Sumut.
(cw5/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
KESEHATANBobby Luncurkan Teknologi Robotik Ortopedi, Minimalisir Warga Berobat ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
