Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Optimalisasi PAD, DPRD Sumut Tekankan Sinkronisasi Plat BK dan BB Lewat Kolaborasi Lintas Instansi

DPRD Sumut tekankan sinkronisasi plat BK & BB demi optimalkan PAD melalui kolaborasi Bapenda dan Polda Sumut

Bagikan:
Suasana rapat di gedung DPRD sumut menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan antara pengelolaan pajak dan identitas kendaraan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (13/5/2026). (Foto: Riski Aulia/nusantaraterkini.co)
Suasana rapat di gedung DPRD sumut menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan antara pengelolaan pajak dan identitas kendaraan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (13/5/2026). (Foto: Riski Aulia/nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan antara pengelolaan pajak dan identitas kendaraan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di gedung , Rabu (13/5/2026).

Dalam forum diskusi bersama ini, dia memberikan perhatian khusus pada dualisme kode wilayah antara plat BK dan BB yang berlaku di Sumut.

Meskipun mendukung kemudahan birokrasi bagi wajib pajak, ia mengingatkan adanya batasan kewenangan yang harus dihormati antar lembaga.

"Pengelola pajak itu adalah Bapenda, tapi masalah nopol (nomor polisi), polisi yang punya. Kita harus bisa dudukkan ini," tegas Syahrul saat menjelaskan bahwa otoritas nomor polisi merupakan domain eksklusif Kepolisian. 

Ia menekankan bahwa rencana peralihan kode wilayah, khususnya di daerah pengguna plat BB seperti Nias, Samosir, Toba, Sibolga, hingga Tapanuli Selatan, memerlukan dasar hukum yang kuat dan tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh instansi pengelola pajak.

Lebih lanjut, ia merinci perbedaan peran krusial antara penyedia layanan nopol dan penerima pajak di lapangan. 

"Nopol itu nomor polisi. Kalau Samsat kan melayani, menerima pajak. Berapa jumlah kendaraan, berapa yang harus dibayar, berapa yang harus diterima," ujarnya. 

Menurutnya, kerja sama yang sinkron antara Bapenda dan Kepolisian sangat vital agar pengelolaan di tingkat UPT Kabupaten/Kota dapat berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih wewenang.

Sebagai langkah konkret, pertemuan lanjutan bersama Satlantas segera didorong untuk menyamakan persepsi terkait tata kelola plat kendaraan ini.

Dengan integrasi data yang lebih baik, diharapkan beban administratif Bapenda Provinsi dapat berkurang melalui optimalisasi laporan di tingkat daerah, yang pada akhirnya akan memaksimalkan perolehan demi percepatan pembangunan di Sumut.

(cw5/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru