MKD Bakal Sidangkan Sahroni Cs soal Pelanggaran Etik, Ini Kata Formappi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA -  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bakal menggelar sidang dugaan pelanggaran etik sejumlah anggota dewan yang dinonaktifkan fraksi sesuai arahan pimpinan DPR di tengah waktu reses.

Meski begitu, Peneliti Formappi, Lucius Karus mengaku tidak bisa memahami kenapa DPR suka "korupsi" waktu pelaksanaan reses. 

Padahal Dasco mengakui bahwa kenaikan anggaran reses jadi Rp702 juta itu karena ada penambahan titik dan target reses.

"Apakah pengurangan waktu reses untuk keperluan rapat MKD ini karena titik reses yang ditambahkan masih saja sedikit jumlahnya, sehingga anggota MKD bisa kembali lebih awal setelah usai mengelilingi titik-titik dan target reses untuk menghabiskan tunjangan Rp702 juta itu?," tanya Lucius heran, Jumat (24/10/2025).

Lucius berpandangan, penegakan etik oleh MKD memang penting untuk menjaga marwah DPR. Akan tetapi tak berarti harus memotong masa reses.

Baca Juga : Heboh Pernyataan Anggota DPR Sebut Wartawan Munafik, Pengamat: MKD Harus Periksa Bima Arya

Apalagi, karena reses sendiri adalah waktu bagi konstituen. Sehingga harusnya benar-benar dimanfaatkan anggota DPR untuk bertemu konstituen. 

Lebih lanjut, Lucius menilai, menggunakan reses untuk bersidang ini seolah-olah mau mengatakan bahwa konstituen tak penting-penting amat. Celakanya, walau tak dianggap penting, tetapi anggaran reses sangat besar bagi setiap anggota dan konstituen jelas dimanfaatkan untuk merasionalisasi kenaikan tunjangan tersebut.

"Saya menduga pemilihan waktu untuk sidang MKD ini adalah taktik MKD ataupun DPR dan juga para terlapor yang akan disidang," katanya.

Dengan bersidang di masa reses, diharapkan Lucius situasi DPR tak ramai, sehingga memungkinkan bagi sidang yang digelar MKD untuk mengadili teman-teman mereka sendiri.

Ia juga menegaskan, sidang MKD nanti tentu saja jadi perhatian publik karena DPR akan mengadili teman sendiri yang dinonaktifkan akibat desakan publik.

Baca Juga : Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya dan Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR RI, Ini Penjelasan MKD Dek Gam

Anggota DPR yang akan disidang MKD itu sudah selesai di mata publik. Publik sudah cukup puas setelah anggota-anggota itu disaksikan oleh parpolnya dengan penonaktifan.

"Mestinya bagi publik tak perlu lagi sidang MKD untuk pembuktian kesalahan mereka secara etik. Kalau akhirnya MKD masih memerlukan sidang, maka itu artinya MKD tak sesikap dengan parpol dan publik yang menganggap kelima anggota DPR non aktif tersebut benar bersalah secara etik," katanya.

"Dengan demikian sidang MKD ini jadi ngga jelas arahnya. Yang jelas aroma mau membela sesama kolega lebih kuat ketimbang ingin menguatkan apa yang sudah diputuskan parpol dan diinginkan publik. Apakah ini alasan sehingga mesti rapat pada saat reses?," tandasnya. 

Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya mengizinkan nusantaraterkini.co/tag/mahkamah-kehormatan-dewan" class="article-tag-link" rel="tag">Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik sejumlah anggota dewan yang dinonaktifkan fraksi.

Adapun sejumlah anggota DPR itu adalah Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai Nasdem, Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

(cw1/nusantaraterkini.co)