Menteri Banyak Bikin Gaduh, Pengamat: Prabowo Harus Lakukan Reshuffle

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai Presiden Prabowo seharusnya bisa melakukan evaluasi termasuk perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat dengan banyaknya kegaduhan di Kabinet Merah Putih selama hampir delapan bulan pemerintahan.

Baca Juga: Ini Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Sejumlah Menteri di Hambalang

Menurutnya, meski Prabowo menyatakan untuk tidak ada reshuffle kabinet, kegaduhan yang berpotensi disintegrasi bangsa akibat sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang ditimbulkan oleh Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 itu bisa menjadi salah satu pertimbangan.

“Hemat saya, Presiden Prabowo bisa melakukan reshuffle kabinet, atau setidaknya mengganti menteri yang bermasalah dan bikin gaduh seperti Mendagri Negeri Tito Karnavian,” ujar Iwan, Selasa (24/6/2025).

Dia khawatir, bila reshuffle tidak dilakukan berpotensi semakin membahayakan jalannya pemerintahan Prabowo ke depannya. Sebab, presiden akan terus menerus disibukkan untuk meredam kegaduhan yang ditimbulkan para pembantunya di kabinet, alih-alih menjalankan program pemerintah.

“Contoh terakhir tentu apa motif dan urgensi penerbitan SK Kemendagri soal empat pulau. Menurut saya, Tito tidak mungkin tidak paham terkait konsekuensi logis dari penyerahan 4 pulau itu ke Sumut. Potensi pemeberontakan kembali oleh GAM pasti dia tau, potensi konflik antarsuku pasti dia sudah prediksi karena Tito ini mantan Kapolri, Jenderal Polisi bintang 4, mantan Komandan densus 88 juga. Bagi Aceh soal 4 pulau itu merupakan masalah harga diri yang akan dipertahankan mati-matian oleh mereka apapun konsekuensinya,” terang Iwan.

Dia menduga ada motif terselubung di balik peristiwa tersebut. Mengingat, Mendagri Tito dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dikenal publik sebagai orang dekat dan menantu dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Maka saya melihatnya ada kaitannya dengan Jokowi juga. Menurut saya, dalam kasus ini secara politik Jokowi dan kelompoknya masih ingin menunjukkan bahwa mereka masih kuat dan punya power di pemerintahan yang sekarang,” kata Iwan.

Pentingnya Komunikasi Publik

Terpisah, Anggota DPR Mohammad Toha mengimbau para menteri untuk bekerja lebih keras, menjaga konsistensi kinerja, dan tidak menimbulkan kontroversi di ruang publik.

“Presiden tentu punya pertimbangan sendiri. Tapi dengan tidak adanya reshuffle dalam waktu dekat, para menteri harus memaknainya sebagai bentuk kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Toha.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang sehat. 

Ia menilai, pernyataan-pernyataan para pejabat yang bersifat multitafsir atau kontroversial hanya akan mengganggu fokus kerja pemerintah dan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.

“Jangan malah sibuk berkomentar yang kontroversial atau memperkeruh suasana. Rakyat butuh kerja nyata, bukan wacana yang memecah fokus atau menimbulkan ketidakpastian,” tegas Toha.

Baca Juga: Kasat Pol PP Tapteng Tantang Wartawan Jumpa di Kantor Polisi, Soal Berita Bertemu Humas PT DMS

Toha juga menekankan pentingnya konsolidasi internal di tubuh kabinet, terutama menjelang masa transisi pemerintahan ke periode berikutnya.

“Kita semua ingin melihat pemerintahan ini menuntaskan tugasnya dengan baik hingga akhir masa jabatan. Untuk itu, diperlukan kerja yang terukur, komunikasi yang efektif, dan keteladanan dari para pejabat negara,” pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)