Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Luhut Parlinggoman Siahaan : Reformasi Polri Dinilai Perlu Libatkan Pihak Eksternal

Advokat Luhut Parlinggoman Siahaan menilai langkah Kapolri patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran internal akan perlunya pembenahan institusi. Nam

Bagikan:
Sebanyak 27 Perwira Tinggi Polri menerima kenaikan pangkat dalam upacara di Rupatama Mabes Polri pada Jumat (12/9/2025). (Foto: dok Humas Polri)
Sebanyak 27 Perwira Tinggi Polri menerima kenaikan pangkat dalam upacara di Rupatama Mabes Polri pada Jumat (12/9/2025). (Foto: dok Humas Polri)
A A

Nusantaraterkini.co, Jakarta — Pembentukan Tim yang seluruhnya terdiri dari perwira aktif menuai catatan dari kalangan hukum.

Baca Juga : Isu Pergantian Kapolri, Komisi III Sebut Belum Ada Supres dari Istana

Advokat menilai langkah Kapolri patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran internal akan perlunya pembenahan institusi.

Namun, tanpa keterlibatan pihak eksternal, reformasi berisiko tidak menyentuh akar persoalan.

Baca Juga : Sinergi BRI Padangsidimpuan dan Polri, Layanan Nasabah Dijamin Aman

“Langkah ini baik karena menunjukkan adanya kesadaran Polri untuk berbenah dari dalam. Akan tetapi, reformasi institusi publik seharusnya tidak hanya dikelola internal. Legitimasi publik akan lebih kuat bila melibatkan masyarakat sipil, akademisi, maupun pakar independen,” kata Luhut di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Baca Juga : Lempar Helm ke Pelajar Saat Bubarkan Balap Liar, Oknum Polisi Didemosi 5 Tahun

Menurut Luhut, reformasi yang sepenuhnya ditangani aparat Polri rawan menjadi upaya self-assessment yang tidak objektif.

“Risiko yang muncul ialah reformasi hanya berhenti pada perbaikan administratif, bukan perubahan kultur. Padahal, persoalan utama ada pada kultur organisasi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Baca Juga : Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna Pimpin Rapat Bhabinkamtibmas di Kantin, Dukung Program Ketahanan Pangan

Ia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum dan keamanan.

Karena itu, reformasi harus diarahkan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang selama ini mudah terkikis oleh praktik yang tidak akuntabel.

“ seharusnya menjadi momentum perubahan menyeluruh. Tanpa keterbukaan terhadap kritik publik, hasilnya dikhawatirkan hanya sebatas laporan di atas kertas,” kata Luhut.

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru