Kurniasih Mufidayati Soroti Ketimpangan Pendidikan Tinggi: Akses Sulit, Angka Putus Kuliah Tinggi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah agar segera memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan pendidikan tinggi yang belakangan semakin terlihat. 

Menurutnya, rendahnya akses masyarakat ke pendidikan tinggi hingga tingginya angka mahasiswa putus kuliah menjadi sinyal adanya ketimpangan yang perlu segera diatasi.

"Empat persoalan ini tidak bisa dilihat secara terpisah. Ini adalah alarm bahwa akses pendidikan tinggi kita masih menghadapi tantangan besar. Jangan sampai kuliah hanya menjadi kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik," katanya, Selasa (2/6/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II itu menjelaskan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia saat ini masih berada di bawah 40 persen. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kuliah belum memiliki akses terhadap pendidikan tinggi.

Di sisi lain, berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2025, sekitar 289 ribu mahasiswa tercatat mengalami putus kuliah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73,81 persen berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS).

Kurniasih menilai tingginya angka putus kuliah tersebut menunjukkan masih kuatnya hambatan ekonomi dan sosial yang dihadapi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka.

Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan itu juga menyoroti ketimpangan penerimaan mahasiswa baru antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS. 

Menurutnya, semakin banyak mahasiswa baru yang terkonsentrasi di PTN, sementara banyak kampus swasta mengalami penurunan jumlah mahasiswa secara signifikan.

Bahkan, sejumlah asosiasi perguruan tinggi swasta melaporkan penurunan penerimaan mahasiswa baru hingga puluhan persen dalam beberapa tahun terakhir.

"Padahal PTS selama ini memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Jika kampus-kampus swasta terus mengalami tekanan karena kekurangan mahasiswa, maka kapasitas nasional dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi juga akan ikut melemah," ujarnya.

Kurniasih menegaskan, kondisi tersebut berpotensi mempersempit mobilitas sosial generasi muda. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia justru semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah dan bawah.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperluas skema beasiswa dan bantuan biaya pendidikan agar mahasiswa tidak terpaksa menghentikan studi karena alasan ekonomi. Bantuan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta penyelesaian tugas akhir juga dinilai perlu ditingkatkan.

Selain itu, Kurniasih meminta adanya kepastian dan keberlanjutan pendanaan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus.

Ia juga mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berimbang antara PTN dan PTS, termasuk dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, afirmasi bantuan operasional pendidikan, hingga dukungan terhadap peningkatan kualitas kampus.

"Perlu memperkuat pendidikan vokasi dan program link and match dengan dunia kerja agar pendidikan tinggi semakin relevan dengan kebutuhan industri dan mampu menarik lebih banyak calon mahasiswa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Kurniasih menilai pentingnya menghadirkan skema pendampingan akademik dan psikososial bagi mahasiswa yang rentan putus kuliah, terutama mereka yang berada pada tahap akhir masa studi.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan lebih banyak lulusan pendidikan tinggi berkualitas.

"Target Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih banyak lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas. Karena itu, akses masuk kuliah harus diperluas, mahasiswa harus dibantu agar bisa bertahan hingga lulus, dan seluruh ekosistem pendidikan tinggi, termasuk PTS, harus diperkuat secara bersama-sama," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)