Proyek Bendungan Miliaran PDAM Tirtanauli Sibolga Diduga Masuk Lahan Warga Tapteng, Kuasa Hukum Soroti Ganti Rugi
Proyek bendungan PDAM Tirtanauli Sibolga diduga memasuki lahan warga Tapteng. Pemilik lahan meminta ganti rugi dan menolak intimidasi.
Nusantaraterkini.co, TAPTENG – Polemik pembangunan bendungan bernilai miliaran rupiah yang dikelola PDAM Tirtanauli Kota Sibolga kembali mencuat. Proyek yang disebut bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat itu diduga berkaitan dengan penggunaan lahan milik warga di Lingkungan VII, kawasan WTP Sarudik Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kuasa hukum pemilik lahan, Erwin Pangihutan Situmeang, mengungkapkan bahwa kliennya, Sahat Sihombing (68), merasa hak atas tanah miliknya terancam akibat rencana pembangunan bendungan yang berfungsi sebagai penampungan air sebelum didistribusikan kepada masyarakat Kota Sibolga.
Menurut Erwin, lahan yang dimiliki Sahat sebelumnya memiliki luas sekitar 25.000 meter persegi. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6364 K/Pdt/2025, sebagian lahan seluas 2.500 meter persegi dinyatakan menjadi hak PDAM Tirtanauli.
Dengan demikian, kata Erwin, kliennya masih memiliki lahan seluas 22.500 meter persegi yang sah secara hukum. Ia menilai lahan yang tersisa tersebut kini kembali menjadi objek persoalan karena diduga digunakan untuk akses jalan dan pembangunan bendungan tanpa adanya penyelesaian yang jelas.
"Lahan seluas 22.500 meter persegi yang masih menjadi hak klien kami diduga kembali dimanfaatkan untuk kebutuhan proyek pembangunan bendungan dan pembukaan jalan," ujar Erwin kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan, aktivitas pembangunan saat ini disebut terhenti setelah pemilik lahan memasang pagar di area yang diklaim sebagai miliknya. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pihak yang tidak berkepentingan memasuki lokasi sengketa.
Erwin menegaskan, kliennya tidak menolak pembangunan proyek tersebut. Namun, ia meminta agar PDAM Tirtanauli melakukan pembebasan lahan atau memberikan ganti rugi yang layak apabila memang membutuhkan area tersebut untuk kepentingan proyek.
"Klien kami berharap ada penyelesaian melalui mekanisme ganti rugi. Jangan lagi menggunakan pola sewa atau bentuk kerja sama lain yang berpotensi memunculkan sengketa baru di kemudian hari," katanya.
Lebih lanjut, Erwin menyebut pihak PDAM melalui Kepala Bagian Hubungan Langganan, David Tarihoran, sebelumnya pernah menyampaikan komitmen untuk memberikan ganti rugi terhadap lahan warga yang terdampak proyek.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya mengaku belum melihat adanya realisasi atau langkah konkret terkait pembayaran ganti rugi terhadap lahan milik Sahat Sihombing.
Selain itu, Erwin juga mengklaim kliennya mengalami tekanan dan intimidasi dari sejumlah pihak yang disebut memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut. Dugaan intimidasi itu, menurutnya, melibatkan oknum dari berbagai unsur.
Pihak pemilik lahan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga pembangunan proyek maupun hak-hak warga dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.
(Jum/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOTak Cukup Andalkan APBN dan PAD, Mekeng Dorong Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan
Fadli Tara·14 menit yang lalu -
SUMSELViral Aksi Heroik Pemuda Palembang Selami Drainase Selamatkan Bocah
hendra·19 menit yang lalu -
NEWSUsai Viral Dugaan Pungli SIM Rp800 Ribu di Polres Binjai, Hamdani Mengaku Ditekan Buat Video Klarifikasi
hendra·50 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALHadiri Pesta Pernikahan, Pria di Medan Labuhan Diduga Dihantam Piring oleh Tetangga hingga Wajah Robek
hendra·1 jam yang lalu -
-
NEWSSempat Terkendala Persoalan Lahan, Pembangunan Gudang Peralatan Darurat BPBD Nias Selatan Kembali Lancar
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTHendak Panen Sawit, Lansia Tewas Terjatuh dari Sampan di Sungai Batang Natal Madina
M Aribowo·1 jam yang lalu -
POLITIKArif Rahman Nilai Dasco Layak Masuk Bursa Cawapres, Puji Kemampuan Rangkul Semua Kalangan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDKC Garda Bangsa Madina Desak KLHK Gakkum Ungkap Pemilik Excavator Zoomlion di Kawasan Aek Bontar
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSatu Unit Ekskavator Disita dari Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis
Rozie Winata·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
