Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Proyek Bendungan Miliaran PDAM Tirtanauli Sibolga Diduga Masuk Lahan Warga Tapteng, Kuasa Hukum Soroti Ganti Rugi

Proyek bendungan PDAM Tirtanauli Sibolga diduga memasuki lahan warga Tapteng. Pemilik lahan meminta ganti rugi dan menolak intimidasi.

Bagikan:
Plang kepemilikan lahan Sahat Sihombing seluas 22.500 M2 yang diduga hendak diserobot PDAM Tirtanauli Kota Sibolga, Sabtu (20/06/2026).(Foto: istimewa)
Plang kepemilikan lahan Sahat Sihombing seluas 22.500 M2 yang diduga hendak diserobot PDAM Tirtanauli Kota Sibolga, Sabtu (20/06/2026).(Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, TAPTENG – Polemik pembangunan bendungan bernilai miliaran rupiah yang dikelola PDAM Tirtanauli Kota Sibolga kembali mencuat. Proyek yang disebut bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat itu diduga berkaitan dengan penggunaan lahan milik warga di Lingkungan VII, kawasan , Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kuasa hukum pemilik lahan, , mengungkapkan bahwa kliennya, (68), merasa hak atas tanah miliknya terancam akibat rencana pembangunan bendungan yang berfungsi sebagai penampungan air sebelum didistribusikan kepada masyarakat Kota Sibolga.

Menurut Erwin, lahan yang dimiliki Sahat sebelumnya memiliki luas sekitar 25.000 meter persegi. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6364 K/Pdt/2025, sebagian lahan seluas 2.500 meter persegi dinyatakan menjadi hak PDAM Tirtanauli.

Dengan demikian, kata Erwin, kliennya masih memiliki lahan seluas 22.500 meter persegi yang sah secara hukum. Ia menilai lahan yang tersisa tersebut kini kembali menjadi objek persoalan karena diduga digunakan untuk akses jalan dan pembangunan bendungan tanpa adanya penyelesaian yang jelas.

"Lahan seluas 22.500 meter persegi yang masih menjadi hak klien kami diduga kembali dimanfaatkan untuk kebutuhan proyek pembangunan bendungan dan pembukaan jalan," ujar Erwin kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, aktivitas pembangunan saat ini disebut terhenti setelah pemilik lahan memasang pagar di area yang diklaim sebagai miliknya. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pihak yang tidak berkepentingan memasuki lokasi sengketa.

Erwin menegaskan, kliennya tidak menolak pembangunan proyek tersebut. Namun, ia meminta agar PDAM Tirtanauli melakukan pembebasan lahan atau memberikan ganti rugi yang layak apabila memang membutuhkan area tersebut untuk kepentingan proyek.

"Klien kami berharap ada penyelesaian melalui mekanisme ganti rugi. Jangan lagi menggunakan pola sewa atau bentuk kerja sama lain yang berpotensi memunculkan sengketa baru di kemudian hari," katanya.

Lebih lanjut, Erwin menyebut pihak PDAM melalui Kepala Bagian Hubungan Langganan, David Tarihoran, sebelumnya pernah menyampaikan komitmen untuk memberikan ganti rugi terhadap lahan warga yang terdampak proyek.

Meski demikian, hingga saat ini pihaknya mengaku belum melihat adanya realisasi atau langkah konkret terkait pembayaran ganti rugi terhadap lahan milik .

Selain itu, Erwin juga mengklaim kliennya mengalami tekanan dan intimidasi dari sejumlah pihak yang disebut memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut. Dugaan intimidasi itu, menurutnya, melibatkan oknum dari berbagai unsur.

Pihak pemilik lahan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga pembangunan proyek maupun hak-hak warga dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

(Jum/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait