Kredit UMKM di Sumut Turun 1,77 Persen, OJK: Pembiayaan Produktif Perlu Diperkuat

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh bank umum di Sumatera Utara (Sumut) pada Juli 2026 tercatat mengalami penurunan secara tahunan (year on year/YoY).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pembiayaan produktif bagi pelaku usaha masih perlu terus diperkuat.

Berdasarkan data perbankan konsolidasi, total kredit UMKM di Sumut mencapai Rp80,4 triliun pada Juli 2026. Nilai itu turun 1,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp81,9 triliun.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito mengatakan penurunan tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM belum sekuat segmen pembiayaan lainnya, sehingga diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih luas.

“Penyaluran kredit kepada sektor UMKM masih menjadi prioritas karena memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski secara tahunan mengalami penurunan tipis, ruang peningkatan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara masih sangat terbuka,” kata Triyoga Laksito.

Porsi UMKM Masih 24 Persen

OJK mencatat struktur kredit bank umum di Sumut masih didominasi oleh kredit korporasi dengan porsi sekitar 47 persen dari total kredit. Sementara kredit konsumtif menyumbang sekitar 29 persen, dan kredit UMKM berada di kisaran 24 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan kepada sektor usaha kecil dan menengah masih sekitar seperempat dari keseluruhan portofolio kredit perbankan.

Menurut Triyoga Laksito, peningkatan porsi kredit UMKM menjadi satu peluang untuk memperkuat ekonomi riil, terutama melalui pembiayaan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

“Perbankan perlu terus memperluas akses pembiayaan yang sehat dan inklusif, disertai pendampingan kepada pelaku usaha agar kapasitas bisnis meningkat serta kualitas kredit tetap terjaga,” ujarnya.

NPL UMKM Naik Bertahap

Di sisi lain, kualitas kredit UMKM juga menjadi perhatian. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) UMKM mengalami kenaikan bertahap dalam satu tahun terakhir.

Pada Juli 2025, NPL UMKM berada di level 3,72 persen, kemudian meningkat menjadi 3,85 persen pada Desember 2025, dan kembali naik menjadi 4,10 persen pada Juli 2026.

Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas 5 persen yang secara umum menjadi indikator tingkat kesehatan kualitas kredit perbankan.

Triyoga Laksito menegaskan bahwa peningkatan NPL perlu diantisipasi melalui penguatan manajemen risiko, pemantauan kualitas debitur, serta pendampingan terhadap UMKM agar tetap mampu memenuhi kewajiban kreditnya.

“Kenaikan NPL perlu menjadi perhatian bersama. Fokus kami bukan hanya mendorong pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga sehingga sektor UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan,” pungkasnya.

(Akb/nusantaraterkini.co)