Komisi VII DPR Siap Dampingi Muhammadiyah Pilih Mitra Tambang

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi VII DPR siap membant PP Muhammadiyah yang secara resmi menyatakan siap mengelola tambang dari pemerintah.

Komisi VII DPR pun berharap, dengan sikap kehati-hatian Muhammadiyah yang didukung dengan profesionalitas akan membawa manfaat.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Senin (29/7/2024).

"Selama ini usaha pertambangan batubara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon. Karena itu kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batubara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," lanjutnya.

Sekjen PAN ini menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian tetap dijalankan oleh Muhammadiyah dalam implementasi izin tambang ini ke depannya.

"Semoga aspek good mining practices, aspek lingkungan dan aspek kebermanfaatan untuk ekonomi umat menjadi perhatian Muhammadiyah dalam menjalankan dan mengelola izin tambang dari pemerintah ini," ujar Eddy.

Eddy juga siap mendampingi Muhammadiyah dalam memilih mitra pengelolaan tambang. Dia ingin reputasi Muhammadiyah tetap terjaga.

"Saya selaku pimpinan Komisi VII DPR RI siap mendampingi untuk memastikan Muhammadiyah memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerjasama untuk mengelola tambang tersebut. Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya," lanjutnya.

Secara khusus, Eddy berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga dengan upaya profesionalitas dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," tutup Anggota DPR RI dapil Jawa Barat III ini.

Diketahui, PP Muhammadiyah resmi menyatakan siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah. PP Muhammadiyah mempunyai sejumlah alasan mengapa siap mengelola tambang.

Tawaran izin mengelola tambang dari pemerintah disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. PP Muhammadiyah sebelumnya telah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024.

"Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan, PP Muhammadiyah serta pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan," kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

(cw1/nusantaraterkini.co)