Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Komisi IV DPR Minta KLHK Perhatikan Aspek Penting Ini Jelang 2025

Perubahan iklim serta memperbaiki kebijakan peningkatan penegakan hukum

Bagikan:
Azikin Solthan (Foto: istimewa)
Azikin Solthan (Foto: istimewa)
A A

, JAKARTA - Anggota Komisi IV , Azikin Solthan menyatakan, terdapat beberapa aspek penting dalam dan kehutanan di Indonesia yang perlu diperhatikan menjelang 2025. Terutama bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau .

Pertama, penggundulan hutan, penebangan hutan, atau deforestasi, yakni kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nonhutan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau permukiman.

Kedua, restorasi hutan yang merupakan proses pemulihan ekosistem hutan yang telah rusak, terdegradasi, atau hilang. Upaya ini melibatkan penanaman pohon, memulihkan kualitas tanah, dan memperkenalkan kembali tumbuhan dan hewan asli ke suatu daerah.

Ketiga, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, yakni cara mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi potensinya di masa depan.

Menurut Azikin, pengelolaan ini penting dilakukan agar sumber daya alam dapat dilestarikan untuk generasi mendatang.

Keempat, . Azikin mengatakan hal ini perlu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pasalnya, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil (seperti batu bara, minyak, dan gas) yang menghasilkan gas yang memerangkap panas.

“ serta memperbaiki kebijakan peningkatan penegakan hukum,” katanya, Selasa (3/9/2024).

Politisi Partai Gerindra ini menandaskan, harus segera menetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Tidak kalah penting bagaimana KLHK melaksanakan Pasal 43B UU 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, yang memberikan mandat pada KLHK untuk menetapkan Peraturan Pelaksana UU ini dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak di undangkannya,” pungkas Azikin.

(cw1/)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru