DPRD Sumut Gelar LKPJ Gubernur di Langkat dan Binjai

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), melangsungkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, pada Selasa (22/4/2025).

Ketua Komisi E, Muhammad Subandi, mengatakan jika sejumlah anggota dewan dari Komisi E juga turut mengikuti LKPJ tersbut. Akan tetapi, Subandi, belum dapat mendetailkan LKPJ tersebut bertujuan untuk apa.

"Ya kita sedang LKPJ terkait Gubernur Sumut. Nanti dikabari ya," ucapnya singkat saat dihubungi Nusantaraterkini.co.

Dilain sisi, menurut salah seorang staf Subandi bernama Rizki menyebutkan jika pria kelahiran Lubuk Pakam, Sumut itu berangkat sekitar pukul 08.30 WIB beserta dengan anggota Komisi E yang lain.

"Pak Subandi sedang LKPJ ke Langkat dan Binjai, sejak pagi tadi udah berangkat. Terkait agenda apa, saya kurang tahu," tuturnya saat ditemui di ruangan Komisi E, Selasa (22/4/2025).

Perlu diketahui, Komisi E DPRD Sumut memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam bidang kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara. Tupoksi ini meliputi pengawasan pembangunan dan kesejahteraan sosial, serta memastikan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien dalam bidang yang mereka tangani.

Berikut adalah detail tupoksi Komisi E DPRD Sumut:

1. Menerima, Menampung, dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat:

Komisi E bertugas menerima, menampung, dan membahas aspirasi masyarakat terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat, kemudian menindaklanjutinya dengan langkah-langkah yang sesuai. 

2. Pengawasan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial:

Komisi E menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan sosial di daerah. 

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD:

Komisi E terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) dan rancangan keputusan DPRD yang terkait dengan bidang kesra. 

4. Pembahasan dan Penyelenggaraan APBD:

Komisi E turut berperan dalam pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terkait bidang kesejahteraan rakyat. 

5. Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan:

Komisi E melakukan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan untuk melihat langsung pelaksanaan program-program kesejahteraan rakyat di kabupaten/kota dan pemerintah pusat/provinsi. 

6. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra Kerja:

Komisi E mengadakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lain-lain, untuk membahas berbagai isu terkait bidang kesra. 

7. Rapat Kerja:

Komisi E mengadakan rapat kerja untuk membahas berbagai isu terkait bidang kesra dan menyusun rekomendasi kebijakan. 

8. Melakukan Pengawasan:

Komisi E melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD terkait bidang kesra. 

9. Mengupayakan Kesejahteraan Rakyat:

Komisi E berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah melalui berbagai program dan kebijakan. 

Dengan demikian, Komisi E memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(cw7/nusantaraterkini.co)