Kemen Imipas Siap Tindaklanjuti Keputusan Presiden soal Amnesti-Abolisi Hasto dan Tom Lembong
Kementerian Imipas menyatakan kesiapan penuh untuk memproses implementasi Keputusan Presiden tersebut.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Abdullah Rasyid menyampaikan dukungan atas langkah konstitusional Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong.
"Ini adalah arah moral reformasi hukum," katanya, Jumat (1/8/2025).
Abdullah Rasyid juga memuji langkah politik Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga : Presiden Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, Khalid Zabidi Sebut Langkah Menyejukkan
"Beberapa sumber menyebut bahwa beliau adalah tokoh di balik keputusan ini. Ini punya pijakan konstitusional dan moral yang sangat kuat,” ujarnya.
Rasyid menambahkan bahwa Presiden dan seluruh instrumen negara yang terlibat dalam proses ini memikul tanggung jawab ganda, yakni memulihkan keadilan, sekaligus memperbaiki struktur hukum nasional agar lebih adil, transparan dan konstitusional.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Imipas menyatakan kesiapan penuh untuk memproses implementasi Keputusan Presiden tersebut.
Kementerian Imipas juga mendorong agar kebijakan amnesti dan abolisi ini menjadi bagian dari langkah strategis pembaruan sistem peradilan pidana nasional.
"Termasuk dalam hal integrasi sistem data antar-lembaga, penguatan keadilan restoratif, serta tata kelola hukum yang lebih transparan dan akuntabel," tandasnya.
Diketahui, Surat Presiden kepada DPR RI Nomor R43/Pres/07/2025 mengajukan amnesti kepada 1.116 orang termasuk Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, memang cukup mengejutkan sebagian publik.
Baca Juga : Tom Lembong-Hasto Kristiyanto dapat Abolisi dan Amnesti dari Prabowo, Pakar: Memang Kental Motif Politiknya
Terutama karena kasus hukum kedua tokoh politik tersebut telah menimbulkan polemik tajam dan menjadi bagian dari percakapan politik nasional dalam beberapa bulan terakhir.
Tidak sedikit kalangan yang menilai kasus-kasus tersebut sarat dengan nuansa politis, dan oleh karenanya, respons masyarakat pun menjadi sangat beragam.
(Akb/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALHercules Akui Terima Rp800 Juta dari Summarecon
Herman Saleh Harahap·8 menit yang lalu -
NEWSPertemuan dengan PTPN IV Dolok Ilir Buntu, Peternak Sapi Simalungun Tuntut Ganti Rugi
hendra·10 menit yang lalu -
NEWSJPKP Tegaskan Desakan Gibran Mundur Tak Berdasar Hukum, DPW Sumut Siap Bergerak
hendra·21 menit yang lalu -
NASIONALMaraden Panggabean, Jenderal Berdarah Batak yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Herman Saleh Harahap·22 menit yang lalu -
SUMUTOknum Ketua Ormas GS Jermal Ditetapkan Tersangka, Kapolrestabes Medan: Dilakukan Penahanan
M Aribowo·50 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDigerebek Polisi, 7 Pria Diduga Terlibat Narkoba Diamankan di Binjai
hendra·51 menit yang lalu -
NEWS VIDEOPAN Satu Komando, Sarifuddin Sudding Ungkap Alasan Dukung Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEODi Tengah Bergulirnya HMP terhadap Gibran, Saan Sebut Anggota DPR Diminta Tetap di Jakarta hingga 17 Desember
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOSaan Mustopa: 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSindikat KTP dan SIM Palsu Dibongkar, Polisi Tangkap 5 Orang Pelaku 1 Buron
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
