Kekerasan di Lembaga Pendidikan Meningkat, Rieke Dorong Perpres Perlindungan Peserta Didik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kondisi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan Indonesia dinilai semakin memprihatinkan dan membutuhkan langkah strategis nasional terintegrasi.  Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, mendorong pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan.

Menurut Rieke, Perpres diperlukan sebagai instrumen tata kelola lintas sektor guna menjawab persoalan kekerasan di dunia pendidikan secara menyeluruh. Ia menyoroti peningkatan tajam kasus kekerasan seksual, fisik, hingga verbal yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan sepanjang 2025 hingga awal 2026.

“Pada 2025 tercatat 641 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan sekitar 57,65 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Memasuki awal 2026, kasus kekerasan seksual mendominasi hingga 91 persen dari kasus yang tercatat,” kata Rieke Diah Pitaloka, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, kekerasan tidak hanya terjadi di sekolah umum, tetapi juga di perguruan tinggi, pesantren, sekolah kedinasan, boarding school, hingga lembaga pendidikan berbasis asrama.  Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, verbal, psikologis, ekonomi, diskriminasi, eksploitasi, kekerasan berbasis relasi kuasa, hingga kekerasan digital.

Rieke menilai regulasi yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pesantren, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum mampu menghadirkan tata kelola nasional yang terintegrasi dalam pencegahan, perlindungan korban, pengawasan lintas sektor, serta sistem pelaporan dan data nasional.

Legislator dapil Jabar itu mengatakan, Perpres menjadi instrumen yang tepat karena memiliki kekuatan koordinatif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Perpres ini akan menjadi dasar pembentukan standar nasional perlindungan peserta didik, integrasi Satu Data Indonesia, serta penguatan Sistem Pemerintahan Digital untuk pelaporan dan penanganan kasus kekerasan,” ujarnya.

Rancangan tata kelola dalam Perpres tersebut bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Desentralisasi Terkoordinasi, Satu Data Indonesia, dan Sistem Pemerintahan Digital. 

Melalui skema itu, pemerintah pusat menetapkan norma dan standar nasional, sedangkan pemerintah daerah menjalankan pengawasan serta layanan perlindungan korban secara langsung.

Dalam rancangan kebijakan tersebut juga diusulkan pembentukan Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (KPPK) yang wajib hadir di seluruh lembaga pendidikan. Komite itu bersifat permanen, independen, non-ad hoc, dan terintegrasi secara nasional.

“Komite ini bertugas menerima laporan, melakukan asesmen risiko, memberikan perlindungan awal kepada korban, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” jelas wanita akrab disapa 'Oneng' ini.

Rieke menegaskan pendekatan perlindungan korban menjadi fokus utama dalam sistem tersebut. Korban disebut berhak mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan dari intimidasi, serta jaminan keberlanjutan pendidikan.

“Rancangan kebijakan ini juga menegaskan tidak boleh ada mediasi paksa, victim blaming, maupun penyelesaian internal yang merugikan korban,” tegasnya.

Selain itu, penguatan sistem penegakan hukum juga melibatkan Direktorat PPA-PPO Polri, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Komnas HAM, hingga Komisi Yudisial untuk memastikan penanganan perkara berjalan dengan perspektif perlindungan korban, keadilan gender, dan pengawasan etik peradilan.

“Perpres ini bukan sekadar regulasi administratif, tetapi pelindung strategis nasional bagi keselamatan dan masa depan generasi bangsa,” tutup Rieke.

(LS/Nusantaraterkini.co)