Jusuf Hamka Bakal Temui Mahfud MD, Ini Hal yang di Bahas
Pengusaha Jusuf Hamka bakal menemui mantan Menko Polhukam Mahfud MD pada Sabtu (13/7/2024).
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengusaha Jusuf Hamka bakal menemui mantan Menko Polhukam Mahfud MD pada Sabtu (13/7/2024).
Pertemuan itu untuk membahas utang negara yang belum dibayarkan kepada pengusaha besar jalan tol itu.
Saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud sempat membantu Jusuf Hamka untuk melakukan mediasi dengan Kementerian Keuangan perihal masalah utang tersebut.
“Besok saya ke rumah Pak Mahfud mau ngomongin soal utang, belum ada hilal pembayaran,” kata Jusuf Hamka kepada dikutip kumparan, Jumat (12/7/2024).
Jusuf Hamka mengatakan Kementerian Keuangan sempat menjanjikan pembayaran di Juni 2024. Namun sampai kini tak kunjung dibayar.
“Kemarin janji bayar Juni, tapi belum dibayar. Padahal saya taat bayar pajak. Pajak CMNP itu Rp 700 miliar per tahun,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jusuf Hamka bilang persoalan piutangnya itu sudah didengar oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia berharap piutang tersebut bisa dibayar di pemerintahan yang baru nanti.
“Sudah 26 tahun kami menunggu. Masa sih 5 tahun dalam kepemimpinan Pak Prabowo kita enggak berharap. Kita berharap, apalagi wakilnya anak muda," kata Jusuf Hamka.
Jusuf Hamka menceritakan ke Prabowo terkait persoalan utang pemerintah itu pada akhir 2023. Dia mendetailkan, termasuk bagaimana kasus ini sampai ke ranah hukum.
"Kami tidak dibayar karena dibilang ada afiliasi. Lalu kami buktikan, kami gugat. Dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA, PK, kami menang semua, lalu mereka minta damai malah, Kemenkeu-nya. Terus mereka minta damai ada hitam putih. Tapi mereka ingkari juga," ujar Jusuf.
Dalam surat perjanjian antara CMNP dan Kemenkeu berjudul Amandemen Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum, tergugat membayar denda 2 persen setiap bulan dari seluruh dana terhitung sejak Bank Yama dibekukan.
Jusuf Hamka menuturkan angka Rp 78 miliar jauh dari angka negosiasi awal sebesar Rp 400 miliar. Bahkan, angka itu jauh lebih kecil ketimbang putusan Mahkamah Agung (MA) senilai Rp 179 miliar.
"Beliau (Prabowo) cukup kaget dan marah. Kok begitu sih. Mudah-mudahan beliau bisa nanti kabinetnya membawa orang-orang yang amanah, yang sayang kepada rakyatnya supaya rakyatnya bisa bekerja. Bukan cuma dikasih makan siang, tapi dikasih kesejahteraan yang benar," tegasnya.
(Dra/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTKAI Sumut Pastikan Keandalan Sarana untuk Perjalanan Aman saat Nataru
Rozie Winata·45 menit yang lalu -
KESEHATANRS Adam Malik Perkuat Layanan Merata dan Berkualitas di HKN ke-62
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
-
NEWSYusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Saat Prabowo ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Tetapkan Lima Tersangka Kasus Eksploitasi ART di Arab Saudi
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
EKONOMIDubes Kazakhstan Sambangi BPP KAPMI Bahas Peluang Investasi dan Perdagangan
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPTUN Jakarta Gugurkan Gugatan Suket Gibran dan Hentikan Sidang
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
NASIONALGibran Tegaskan Pengunduran Diri sebagai Wapres Tidak Terkait Ijazah
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
PENDIDIKANRico Waas Minta Hasil Riset Menjadi Solusi bagi Masyarakat
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
