Jelang Sidang Tahunan MPR 2026, Neng Eem: Humas Harus Jadi Jembatan Negara dan Rakyat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB di MPR , Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menekankan pentingnya peran humas pemerintah sebagai jembatan antara negara dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Neng Eem dalam acara Bakohumas menjelang Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada 14 Agustus 2026.

Menurut Neng Eem, humas memiliki peran strategis dalam menerjemahkan berbagai kebijakan publik dan informasi kenegaraan yang kerap disampaikan dengan bahasa formal dan konstitusional agar dapat dipahami oleh masyarakat luas.

“Humas itu kan penyambung, jembatan negara dengan rakyatnya. Kadang kebijakan-kebijakan, bahasa-bahasa konstitusi itu sangat formal dan seremonial. Tentu untuk dipahami masyarakat kita yang beragam, cara memahaminya juga berbeda-beda,” ujar Neng Eem disela-sela agenda Bakomhumas di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/8/2026).

Karena itu, ia meminta insan humas tidak hanya menggunakan bahasa formal dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, diperlukan pula bahasa yang lebih membumi dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Untuk informasinya juga harus diberikan dengan bahasa-bahasa mereka. Tidak hanya bahasa formal, tetapi juga ada bahasa yang membumi, sehingga rakyat bisa memahaminya,” katanya.

Neng Eem menegaskan, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari tersampaikannya informasi kepada masyarakat.

Lebih dari itu, informasi harus benar-benar dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Informasi itu bukan hanya untuk kemudian ditransfer saja, tetapi target output-nya untuk dipahami oleh masyarakat. Kalau bahasanya saja kemudian tidak dipahami oleh masyarakat, tentu target itu tidak akan tercapai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Neng Eem juga menyoroti pentingnya koordinasi dan konsolidasi antarlembaga pemerintah dalam menyambut Sidang Tahunan mpr-ri" class="article-tag-link" rel="tag">MPR RI.

Menurutnya, momentum tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, tetapi harus menjadi sarana penyampaian informasi penting mengenai kebijakan publik kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar dan konteks yang jelas, termasuk mengenai latar belakang suatu kebijakan.

“Informasi pertama harus terang juga, apa-apa asal-usulnya. Di samping itu, penyampaiannya juga harus berempati,” katanya.

Menurut Neng Eem, masyarakat memiliki latar belakang, tingkat pengetahuan, serta cara menerima informasi yang berbeda-beda.

Ada masyarakat yang dapat memahami informasi secara utuh, tetapi ada pula yang masih memiliki pertanyaan atau bahkan prasangka terhadap suatu informasi.

Karena itu, komunikasi publik harus dilakukan dengan pendekatan yang empatik.

“Kita harus menghadapinya dengan empati. Semua rakyat juga menginginkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, peradaban kita semakin maju, dan nilai-nilai Pancasila bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Neng Eem.

Ia menilai kesalahpahaman di tengah masyarakat sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tetapi juga keterbatasan bahasa dan pengetahuan dalam memahami suatu informasi.

“Oleh karena itu, keterbatasan bahasa dan keterbatasan pengetahuan itulah yang kemudian akhirnya mengakibatkan kesalahpahaman,” ujarnya.

Humas Dituntut Cepat dan Akurat

Neng Eem juga menyoroti tantangan humas pemerintah di tengah perkembangan teknologi digital yang membuat arus informasi bergerak sangat cepat. Menurutnya, kecepatan penyampaian informasi harus diimbangi dengan akurasi dan proses verifikasi.

“Antara informasi yang benar dengan yang cepat, belum tentu yang cepat itu benar. Makanya klarifikasi juga harus berlomba-lomba dengan kecepatan penyampaian informasi,” katanya.

Ia mengingatkan, keterlambatan klarifikasi dapat membuat informasi yang belum terverifikasi terlanjur menyebar luas dan membentuk persepsi publik.

“Sering sekali klarifikasi itu datang terlambat. Tantangan humas hari ini adalah itu. Dengan majunya dunia digital, satu informasi bisa langsung diakses oleh jutaan orang, padahal misalkan belum terverifikasi,” ujar Neng Eem.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi insan humas yang memiliki tanggung jawab sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

“Ini tantangan Humas yang mungkin sangat berat, karena mereka adalah jembatan negara juga untuk konfirmasi publik,” pungkasnya.

Neng Eem berharap penyelenggaraan Sidang Tahunan mpr-ri" class="article-tag-link" rel="tag">MPR RI 2026 dapat dikomunikasikan kepada masyarakat secara utuh, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman seperti yang terjadi pada momentum sebelumnya.

Dengan demikian, Sidang Tahunan mpr-ri" class="article-tag-link" rel="tag">MPR RI tidak hanya menjadi agenda kenegaraan yang bersifat seremonial, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, serta berbagai kebijakan publik.

(LS/Nusantaraterkini.co)