Jawab Kisruh Plat BL, Bobby: Bukan Sentimen Antar Sumut dan Aceh
Kami hanya mengoptimalkan yang selama ini melintas jalanan di Sumatera Utara yang kita ketahui mungkin pajaknya tidak masuk ke kita
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi terkait vidio viral rombongannya saat memberhentikan truk kendaraan perusahaan yang plat BL, kemarin.
Menurutnya, hal itu bukan sebagai bentuk sentimen antara Sumut terhadap Provinsi Aceh, tetapi sebagai bentuk optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami ingin menyampaikan bukan sentimen terhadap satu wilayah yang ada di Indonesia, tapi seluruh perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Utara akan kita wajibkan per tahun 2026 menggunakan plat BK atau plat BB untuk mengoperasionalkan hasil-hasil bumi yang ada di Sumatera Utara,” ungkap Bobby saat pidato dalam rapat paripurna di DPRD Sumut terkait anggaran tahun 2026, Senin (29/9/2025).
Karena menurutnya, meskipun perusahaannya masuk dalam pajak pemerintah pusat, namun jika plat kendaraanya menggunakan plat daerah Sumut akan masuk ke pendapatan daerah yang akan membantu pendapatan daerah.
“Kami memang mengimbau kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara untuk menggunakan plat kendaraan berplat BK atau berplat BB yang dimana pengoperasian perusahaan ini seperti hasil bumi sawit dan yang lainnya yang kita ketahui secara pajak yang mungkin langsung ke pusat, dan pengoperasian kendaraannya menggunakan plat BK atau BB akan masuk ke daerah,” ucapnya.
Baca Juga : Gubernur Sumut Bobby Nasution Bilang Begini soal Pemberhentian Truk Plat BL di Langkat
Lebih lanjut, kata Bobby, saat jalanan rusak yang menanggung perbaikan itu adalah pemerintah bukan perusahaan. Untuk itu dia meminta agar perusahaan yang berdomisili di Sumut supaya mengganti dengan plat Sumut.
“Kami hanya mengoptimalkan yang selama ini melintas jalanan di Sumatera Utara yang kita ketahui mungkin pajaknya tidak masuk ke kita. Namun semua perbaikan infrastruktur selalu dimintakan masyarakat kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ucapnya.
Dia menekankan ini hanya berlaku bagi perusahaan yang berdomisili di Sumatera Utara, tidak berlaku bagi kendaraan yang sekedar melintas.
“Bukan untuk yang melintas tapi untuk pesan beroperasi dan ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Kalau boleh main share sedikit beberapa daerah yang sudah menggunakan kebijakan ini (Provinsi) Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,” ucapnya.
(Cw3/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
KESEHATANBobby Luncurkan Teknologi Robotik Ortopedi, Minimalisir Warga Berobat ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
